500 UMKM dapat Bantuan Modal dari Pemkab Bangka Selatan

FAKTABERITA, BANGKA SELATAN – Sebanyak 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangka Selatan menerima bantuan modal usaha dan barang dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG). Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan penguatan sektor UMKM di daerah tersebut.

Kepala DKUKMINDAG Kabupaten Bangka Selatan, Ansori, menjelaskan bahwa penerima bantuan telah melalui proses verifikasi yang ketat.

“Sebanyak 500 pelaku usaha yang telah terverifikasi menerima bantuan ini. Dari jumlah tersebut, 400 orang menerima bantuan modal usaha, sementara 100 orang lainnya menerima barang bantuan,” ungkap Ansori saat ditemui di kantornya, Jumat (06/12/2024) pagi.

Ansori menambahkan bahwa program bantuan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. Ia berharap, dukungan ini mampu mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bangka Selatan.

“Program ini menjadi langkah konkret untuk membantu UMKM agar lebih produktif. Tahun depan, kami juga berencana memanfaatkan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk terus mendukung pengembangan sektor usaha kecil di daerah ini,” jelasnya.

Dukungan Berkelanjutan untuk UMKM

Bantuan yang diberikan DKUKMINDAG meliputi modal usaha sebesar Satu Juta Rupiah serta barang-barang yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Jenis bantuan disesuaikan dengan jenis usaha penerima, sehingga diharapkan lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas.

Salah satu penerima bantuan, Arif (45),  menyampaikan rasa syukurnya atas program tersebut. “Bantuan ini sangat membantu. Saya bisa menambah modal usaha untuk membeli bahan baku dan memperluas usaha,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari prioritas DKUKMINDAG untuk memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, diharapkan mampu mendorong keberlanjutan program serupa di masa mendatang.