Ahli Hukum Terkait Kasus Amuk Perot: Semua BB yang Digunakan untuk Mewujudkan Tindak Pidana Wajib Disita

  • Whatsapp
ahli hukum pidana Dr. Rocky Marbun, SH,MH. (Ist)

BANGKA, FABERTA — Kasus penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi (HP) Kolong Kebo Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka yang menjerat Amuk Perot sebagai tersangka terus menjadi sorotan berbagai pihak, tak terkecuali ahli hukum pidana Dr. Rocky Marbun, SH,MH.

Dalam kasus tersebut, aparat hanya mengamankan satu alat berat padahal ada tiga alat berat diberikan garis polisi (police line) saat dilakukan sidak TKP oleh tim gabungan Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Babel, Polisi Milite, Denpom Bangka, Korem 045/Garuda Jaya dan PT Timah Tbk, pada Selasa (24/8/2021) lalu.

“Penyidik Sat Reskrim Polres Bangka harus meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut adalah suatu perbuatan pidana, maka keseluruhan alat-alat yang berada dalam areal pertambangan dan kawasan hutan itu juga harus diamankan,” ucap Rocky, Kamis (2/9/2021).

Dijelaskan Rocky, sepanjang alat yang digunakan memiliki fungsi untuk mewujudkan tindak pidananya, walaupun alat berat tidak sedang digunakan pada saat itu, tetap saja semua alat-alat yang memiliki fungsi untuk mewujudkan perbuatan pidana tersebut wajib untuk disita.

“Jika perhitungannya adalah ketidakcukupan lahan di Mapolres Bangka, untuk menampung barang bukti berupa berat tersebut, maka cukup dibawa satu saja sebagai representasi yang lain, namun yang tertinggal harus tetap diberikan police line,” tuturnya.

Lagi, dikatakan Rocky, bila tersangka dikenakan undang-undang (UU) pertambangan, maka seharusnya penyidik juga dapat melakukan pengembangan dalam kasus tersebut agar dapat di ketahui UU apa lagi yang bisa dikenakan kepada tersangka.

“Pada prinsipnya, adalah kewenangan penyidik untuk menggunakan UU apa yang akan digunakan. Namun demikian, penyidik wajib melakukan pengembangan perkara ketika terjadi persinggungan dua ranah hukum yaitu hukum pertambangan dan hukum kehutanan. Artinya, walaupun sudah ditentukan penyidik mengenakan hanya UU Pertambangan saja, tidaklah tertutup kemungkinan untuk penyidik menambahkan pasal-pasal pidana yang berada dalam UU Kehutanan,” terangnya. (TB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *