Aneh, Jabatan Ketua PKK dan Dekranasda Babel Tidak Diserahkan Saat Sertijab PJ Gubernur, Ada Upaya Apa?

Huzarni Rani. (Ist)

BANGKA BELITUNG, FAKTABERITA — Sehubungan dengan serah terima jabatan Gubernur Bangka Belitung (Babel) kepada PJ Ridwan Jamaludin yang dilakukan pada (12/5/2022) kemarin terdapat suatu kejanggalan.

Salah satunya jabatan Ketua PKK, Ketua Dekranasda Bangka Belitung yang dijabat oleh Melati Erzaldi serta Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) yang dijabat Laksmi Dharmayanti tidak ada dalam sertijab tersebut.

Menanggapi hal itu, Tokoh masyarakat Babel sekaligus mantan Kepala BKPSDM Babel, Huzarni Rani mengatakan bahwa jabatan tersebut bersifat melekat secara ex officio.

“Ibu Erzaldi Rosman dan Ibu Abdul Fatah tidak mempunyai legal standing lagi memegang jabatan tersebut begitu suami mereka tidak menjabat lagi,” ungkap Huzarni.

Menurut informasi yang beredar di lingkup ASN Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Bangka Belitung, terdapat upaya untuk tidak menyerahkan jabatan Ketua PKK Provinsi, Ketua Dekranasda Bangka Belitung serta Ketua BKOW Babel karena dianggap hanya sebagai Penjabat Gubernur.

“Ini sangat aneh karena dari lima PJ Gubernur yang dilantik pada (12/5/2022) kemarin hanya Provinsi Babel yg belum melaksanakan serah terima jabatan Ketua PKK, Ketua Dekranasda dan Ketua BKOW Provinsi,” tegasnya.

Ia berpendapat bahwa hal itu jelas melanggar dan berdampak hukum, mengingat Melati Erzaldi dan Laksmi Dharmayanti tidak memiliki legal standing lagi.

Oleh karenanya, ia berharap kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Naziarto yang sekaligus merangkap menjadi Kepala Sekretariat Kantor Gubernur untuk berinisiatif dalam menyiapkan serah terima jabatan tersebut.

“Hal ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh orang yang secara hukum tidak mempunyai legal standing dan ini juga sebagai bentuk untuk melindungi ASN yang menangani anggaran PKK, Dekranasda dan BKOW Provinsi dari terjerat masalah hukum karna menyalurkan keuangan daerah kepada organisasi yang diketuai oleh orang yang tidak berhak,” pungkasnya.

Selain itu, menurutnya Sekda Babel Naziarto harus beriniasiatif untuk menghentikan penyaluran honor kepada yang tidak berhak lagi. Karena SK tersebut mengikuti masa jabatan gubernur masa bakti 2017 hingga 2022.

“Langkah-langkah inisiatif dari Sekda Babel diatas, merupakan bentuk tanggung jawab Sekda melaksanakan taat asas dan taat hukum serta tertib administrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah menuju good government dan clean governance di Provinsi Kepulauan Babel,” pungkas Huzarni. (FB08)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.