Anggaran Pilkada Ulang Babel Dikhawatirkan Membebani Daerah, DPRD Minta Perencanaan Matang

FAKTA BERITA, PANGKALPINANG Anggaran Pilkada Ulang 2025 Jadi Sorotan, Pemprov Babel dan DPRD Lakukan Mitigasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama DPRD Kep. Babel tengah berupaya memastikan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Ulang 2025, khususnya di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Langkah mitigasi ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah titik strategis.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Ferry Afriyanto, mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memaparkan skema pendanaan yang diperlukan dalam Pilkada Ulang. Untuk itu, laporan dari Pj.

Bupati Bangka dan Pj. Wali Kota Pangkalpinang akan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (Bakuda) guna dirumuskan dalam perencanaan anggaran yang sesuai dengan regulasi.

“Tadi kita membahas mitigasi untuk persiapan Pilkada ulang, baik di Kabupaten Bangka maupun Kota Pangkalpinang. Tinggal kita lihat bagaimana realisasi persiapan dari masing-masing pemerintah daerah,” ujar Ferry dalam rapat yang berlangsung di Ruang Panitia Khusus DPRD Babel, Rabu (19/2/2025).

Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, yang memimpin rapat tersebut menegaskan bahwa perencanaan anggaran Pilkada Ulang harus disusun dengan matang agar tidak mengganggu keuangan daerah.

Pihaknya, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akan membuat rencana penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan KPU dan Bawaslu, serta tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Pilkada ini harus berjalan sesuai mekanisme, dan anggarannya harus dipersiapkan dengan cermat. Saat ini kita masih dalam tahap perencanaan, sembari menunggu kepastian apakah ada PSU atau tidak. Namun, langkah antisipatif harus dilakukan sejak awal,” ujar Pahlivi.

Menurut Pahlivi, kondisi keuangan Pemprov Babel saat ini cukup terbatas, sehingga perlu ada strategi alokasi anggaran yang efisien. Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa mengganggu program prioritas lainnya.

“Kita semua tahu, kondisi keuangan daerah sedang tidak ideal. Oleh karena itu, perencanaan ini menjadi sangat penting agar Pilkada Ulang dapat berjalan dengan baik tanpa membebani kas daerah secara berlebihan,” tambahnya.

Sementara itu, Pemprov Babel berkomitmen untuk tetap mendukung proses demokrasi yang berjalan di daerahnya. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar Pilkada Ulang bisa berlangsung sesuai aturan, dengan penggunaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.