FAKTA BERITA, PANGKALPINANG — Aspirasi petani kelapa sawit Bangka Belitung terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) mulai mendapat respons pemerintah pusat. Setelah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membawa keluhan tersebut ke Kementerian Perdagangan, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar harga TBS kembali dinormalkan untuk melindungi petani sawit, di Pangkalpinang, Senin (8/6/2026).
Sebelumnya, DPRD Babel bergerak menindaklanjuti keresahan petani yang mengeluhkan harga TBS sawit yang turun hingga berada di kisaran Rp1.000 per kilogram. Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kementerian Perdagangan untuk meminta kejelasan terkait kondisi tersebut.
Dalam pertemuan itu, DPRD Babel mempertanyakan dampak rencana kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang diumumkan pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Ojak Simon menjelaskan kebijakan tersebut belum berlaku penuh dan masih dalam tahap sosialisasi. Namun, DPRD Babel menilai sejumlah perusahaan sawit sudah lebih dulu menurunkan harga pembelian TBS petani.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta pemerintah pusat segera turun tangan agar petani tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan tersebut.
“Kami meminta pemerintah pusat tidak tinggal diam. Petani saat ini menjerit. Harga TBS turun, sementara biaya produksi seperti pupuk terus meningkat. Jangan sampai kebijakan yang belum berjalan justru dimanfaatkan untuk menekan petani,” kata Didit.
Ia menegaskan, sektor sawit menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Bangka Belitung, sehingga persoalan harga TBS harus mendapat perhatian serius.
