FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) yang membahas strategi pengendalian inflasi di berbagai daerah pada tahun 2024. Rapat ini mengundang seluruh kepala daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk turut berpartisipasi dalam mencari solusi konkret guna menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pj Sekda Babel), Fery Apriyanto, turut hadir dalam rakor ini melalui sambungan virtual. Fery didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ahmad Yani, beserta sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat ini berlangsung di Ruang Video Conference, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin (19/8/2024).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah instansi terkait seperti Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kemendag, Mabes TNI, dan Satgas Pangan memberikan laporan dan rekomendasi terkait upaya pengendalian inflasi.
Deputi Bidang Statistik dan Jasa, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa inflasi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dari 2020 hingga 2024, cenderung mengalami deflasi. Namun, ada pengecualian pada tahun 2021, dimana tren inflasi meningkat. Deflasi terbesar tercatat pada bulan Agustus 2022, yang mencapai 0,21%.
“Sejak 2020, kita lebih sering melihat tren deflasi, terutama pada bulan Agustus. Hanya pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan inflasi,” ungkap Tomsi Tohir dalam paparan tersebut.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kategori pengeluaran yang paling berpengaruh terhadap deflasi pada bulan Agustus. Sebaliknya, komoditas sigaret keretek mesin menjadi penyumbang inflasi yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023.
Dalam pembahasan lebih lanjut, dilaporkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencatatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di wilayah Sumatera. Perubahan IPH di daerah tersebut mencapai 1,94%, yang didorong oleh kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras.
Dari hasil pantauan, pemerintah daerah diminta untuk terus memonitor dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Dengan demikian, inflasi di daerah dapat ditekan dan perekonomian masyarakat tetap stabil.
Dengan pengendalian yang tepat, diharapkan inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa tetap terkendali sehingga tidak memberatkan masyarakat, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.