Bahas KUA Dan R-PPAS APBD Bateng TA 2022, Ini Dua Point Penting dari Legislatif untuk TAPD

  • Whatsapp

BANGKA TENGAH, FABERTA — Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022 mulai dibahas oleh DPRD bersama TAPD Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah.

Pembahasan diawali dengan penyampaian dari Bupati Bangka Tengah tentang KUA dan PPAS Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (11/8/2021).

Dalam pembahasan di rapat paripurna tersebut, salah satu pembahasan utama yaitu terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah.

Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) legislatif menyoroti dua hal penting dalam rapat pembahasan kali ini, yaitu potensi sektor tambang dalam upaya peningkatan PAD serta pemekaran OPD yang akan menambah beban anggaran.

“Yang pertama kami menyoroti terkait peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sisi pajak sektor tambang, yang dimana kami meminta Bupati untuk begerak cepat mengatur legalitas untuk lokasi eks Kobatin seperti kolong Merbuk, Kenari dan Pungguk yang masih kaya akan cadangan timahnya, Bupati harus segera surati Kapolri untuk pengamanan, begitu juga untuk Menteri ESDM terkait peruntukannya, sehingga menghasilkan bisa memberikan kontribusi bagi PAD Bangka Tengah,” ujar Mehoa.

Mehoa tak memungkiri kalau sektor tambang masih sangat potensial saat ini, apalagi di Bangka Tengah masih banyak lahan eks Kobatin yang masih potensial untuk dikelola secara legal sehingga berdampak terhadap peningkatan PAD.

“Malas Kita bahas tentang pendapatan kenapa stagnan dan tidak ada peningkatan, karena ada potensi di depan mata yang dibiarkan begitu saha. Untuk itu kita minta sektor tambang timah yang masih potensial seperti kolong Merbuk dan sekitarnya untuk segera diatur legalitasnya, dan harus dikebut demi peningkatan PAD untuk membangun Bangka Tengah,” ungkapnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Mehoa, terkait besarnya biaya belanja pegawai dan rencana pemekaran OPD yang berpotensi menambah beban anggaran.

“Beban belanja pegawai baik itu ASN maupun PKK semakin besar, dan ini harus diminimalisir, jangan ada pemekaran OPD justru akan memperberat defisit keuangan daerah,” terang mehoa.

Untuk itu, terkait pembahasan ini, ia meminta kepada tim banggar eksekutif untuk menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yakni bupati untuk segera mengeksekusi apa-apa saja yang menjadi atensi dari banggar legislatif.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Bank, BUMD, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Insan pers di lingkungan Pemkab Bangka Tengah. (Tela)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *