BBM Bersubsidi Sulit Diakses Masyarakat, Ombudsman Babel Minta Penjelasan yang Berwenang

  • Whatsapp
Yozar. (Ist)

PANGKALPINANG, FABERTA -– Belum lama ini banyak keluhan masyarakaat yang ramai diperbincangkan mengenai kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM Bersubsidi jenis bahan bakar minyak tertentu/solar subsidi dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan/bensin ron 88 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena hal tersebut Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengangkat diskusi tematik melalui Ombudsman PinTer (Pertukaran Informasi, Teknologi, Inovasi, dan Regulasi) dengan meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polda Babel, serta Marketing Operation Region II Sumbagsel PT Pertamina pada Selasa (31/8/2021).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy membuka diskusi dengan menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan Ombudsman

PinTer ini adalah untuk meningkatkan pemahaman internal Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung terhadap suatu isu kebijakan tertentu serta sebagai sarana atau ruang bertukar pikiran bagi para stakeholder memformulasikan dan menganalisis serta mengevaluasi suatu kebijakan. Dikaitkan dengan realita yang berkembang.

Kemudian, Yozar mempertanyakan praktek-praktek dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berakibat pada sulitnya masyarakat memperoleh BBM Bersubsidi serta solusi permasalahan tersebut.

Ahmad Yani, SE, M.Si., Ph.D selaku Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa Pemprov Babel telah menggulirkan kebijakan Fuelcard melalui Surat Edaran Gubernur nomor: 541/1043/IV/2019 guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar.

“Alhamdulillah pada 2019 kita sudah mengambil kebijakan Fuelcard utk jenis Solar. Awalnya kebijakan ini diambil karena banyak sekali masyarakat dari unsur sopir mengadu ke kita karena sering tidak mendapatkan solar. Kemudian dengan bekerjasama ke berbagai pihak akhirnya kebijakan ini digulirkan dan menjadi salah satu rujukan inovasi pelayanan public oleh provinsi lain. Namun kami menyadari kebijakan ini masih perlu disempurnakan dan diawasi dengan baik. Kami berharap peran serta masyarakat untuk menyampaikan kepada Pemprov Babel apabila menemukan pelanggaran Fuelcard oleh oknum Pengerit sehingga kalau hal tersebut terbukti maka kami akan menindak tegas dan memblokir kartu fuelcard terhadap kendaraan yang memiliki kartu lebih dari satu”, Kata Yani.

Menimpali hal tersebut, Kepala Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Babel, AKBP. Wahyudi Rahman S.H., S.I.K, M.H menuturkan bahwa pelanggaran terhadap penyalahgunaan terhadap BBM Bersubsidi memiliki sanksi pidana. Disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dikatakannya, namun penegakkanhukum yang bersifat pidana ini dilakukan sebagai upaya terakhir. Pihaknya lebih dahulu menggunakan upaya sosialisasi dan secara persuasif.

Yozar menyampaikan terimakasih kepada para narasumber sekaligus pihak yang berwenang dalam hal pengawasan kebijakan fuelcard dan penegakkan hukum penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Bangka Belitung.

“Keberadaan BBM bersubsidi tentunya hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu jalannya pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif menjadi kunci penyaluran BBM bersubsidi ini agar dapat dilakukan sesuai aturan dan tepat sasaran. Kami berharap, kita semua, Pemprov, Polda, Pertamina, SPBU, serta pihak terkait lainnya dapat saling bersinergi melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan represif, sembari memformulasikan kebijakan yang bisa berdampai baik bagi masyarkat umum terhadap permasalahan ini,” tutup Yozar. (Rilis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *