BEM UBB Desak Gubernur Erzaldi Rosman Agar Pergub Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Babel Dicabut

  • Whatsapp
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UBB menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (30/8/2021). Foto: Januar/Faberta

BANGKA BELITUNG, FABERTA — Puluhan Mahsiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bangka Belitung sambangi kantor Gubernur, Senin (30/8/2021).

Presiden Mahasiswa BEM UBB, Rio Saputra mengatakan bahwa maksud kedatangannya tersebut ingin mendiskusikan bersama Gubernur terkait Pergub No. 18 tahun 2021 tentang kenaikan tunjangan Anggota DPRD agar dicabut.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kenaikan tujangan rumah dan transportasi anggota dewan provinsi dinilai tidak pantas untuk direalisasikan di masa pandemi seperti saat ini.

“Tentunya fokus kami disini terkait isu tentang Pergub No. 18 tahun 2021, yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat agar bisa di revisi atau di batalkan. Karena Pergub tersebut sangat tidak pantas kalau disahkan di situasi seperti sekarang ini,” kata Rio.

Dalam kesempatan tersebut, Rio beserta kawan-kawan mahasiswa UBB diterima oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah. Orang nomor dua di Babel itu bejanji akan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan audiensi bersama Gubernur Babel, Erzaldi Rosman.

“Dari hasil pertemuan kami dengan bapak Wakil Gubernur, bahwa beliau akan memfasilitasi pertemuan kami dengan Bapak Gubernur,” jelas Rio.

Rio juga mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu hingga 5 atau 6 September 2021 untuk Wakil Gubernur memenuhi janjinya.

Pihaknya juga memberi catatan agar gubernur memberikan konfirmasi dengan mengirimkan video yang menyatakan menerima audiensi dari mahasiswa paling lambat tanggal 1 September 2021.

Perlu diketahui, semulanya aksi ini berupa seruan aksi masa yang melibatkan ratusan peserta aksi. Akan tetapi mengingat masih dimasa pandemi pihak BEM UBB merubah aksi masa ini menjadi aksi representatif untuk meminimalisir peserta aksi.

“Mengingat masih dalam kondisi pandemi kami mengubah aksi masa ini menjadi aksi representatif. Akan tetapi kalau pihak Pemerintah Provinsi tidak menepati janjinya, kami akan mengerahkan masa yang lebih banyak untuk turun ke jalan.” tukas Rio.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *