Bupati Bateng Diperingatkan Agar Tak Kelola APBD untuk Kepentingan Politik Jelang Pilkada

BANGKA TENGAH, FAKTA BERITA — Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) November 2024 mendatang dinilai rawan, pasalnya dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan politik kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai petahana dapat saja terjadi dan memiliki banyak celah kesempatan. Selasa (3/7/2024).

Merujuk pada laporan data KPU Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu peserta Pemilu yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak bersama 37 provinsi, 508 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada pada Rabu, 27 November 2024 mendatang.

Aqbal Haikal, Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekaligus pendiri Forum Studi Kebijakan Publik, Politik dan Demokrasi (FSKPPD) mengungkapkan, menjelang Pilkada petahana memiliki kekuatan politik dan sumber daya anggaran serta birokrasi untuk mempengaruhi masyarakat dan menggeser rival politik, dengan tujuan dapat terpilih kembali dalam mempertahankan tongkat kekuasaan.

“Kita mengingatkan petahana Kabupaten Bangka Tengah agar bijak mengelola dan menggunakan APBD, jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan politik yang dikemas dalam bentuk bantuan hibah dan dana bansos. Hal ini bukan rahasia umum lagi dan pernah terjadi di beberapa kota besar lainnya. Untuk itu sebagai masyarakat kita wajib melakukan monitoring APBD menjelang tahun politik karena sangat rentan digunakan petahana untuk kepentingan politik dengan tujuan mempengaruhi pemilih, masyarakat harus cermat dan kritis menyikapi hal ini,” ujarnya.

Menurut Aqbal, masyarakat memiliki hak dalam pengawasan penggunaan APBD Kabupaten Bangka Tengah, apakah program tersebut tepat sasaran dan tanpa embel-embel politik. Masyarakat wajib melakukan pemantauan sehingga celah, praktik kecurangan, korupsi dan penyelewangan dapat dicegah.

“Sekali lagi saya menghimbau petahana dalam hal penggunaan APBD untuk program kerja dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sampai bantuan dan kegiatan yang dilaksanakan justru memiliki maksud dan tujuan politik, apalagi sampai menggunakan uang negara sebagai modal kampanye. Terlebih beberapa bulan kedepan kita akan memilih pemimpin baru Kabupaten Bangka Tengah,” tutupnya.