Demo Besar-besaran, Ini Tiga Tuntutan Petani Sawit di Belitung Timur

BELITUNG TIMUR, FAKTABERITA — Ratusan petani sawit di Kabupaten Belitung Timur menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang selama ini meresahkan karena tandan buah segar (TBS) para petani tidak laku. Pada akhirnya, TBS mereka membusuk begitu saja.

Adapun tiga tuntutan dari aksi demonstrasi tersebut, diantaranya:

Bacaan Lainnya

1. Meminta Presiden Joko Widodo, melalui bupati, untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS petani.

2. Meminta Bupati mendukung distribusi MGS terkhusus yang subsidi BPDPKS di Kabupaten Belitung Timur

3. Meminta Bupati supaya mendukung pendirian PKS dan Pabrik Minyak Goreng Petani di Kabupaten Belitung Timur.

Kordinator lapangan, DPD Asosiasi Petani Sawit Indonesia Belitung Timur, Dwi Nanda Putra berharap aspirasi dan tuntutan peserta aksi dapat didengar oleh Bupati Beltim yang kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Kami tahu kebijakan ada di pemeritah pusat, namun kami rasa reel (cara) agar aspirasi kami sampai ke RI 1 melalui pemerintah kabupaten Belitung Timur dalam hal ini Pak Bupati,” ucap Nanda putra, Selasa (17/5/2022).

Selain itu, Dwi juga berharap Presiden Jokowi bisa memberikan solusi konkrit dari permasalahan tersebut.

“Dampaknya sangat kami rasakan pasca lebaran Idul fitri lalu, kami sangat berharap sekali kebesaran hati Pak Jokowi tolong segera mungkin akhiri, karena kalau alasannya harga minyak goreng, harga minyak goreng tetap tidak turun, sementara sawit tidak laku di mana korelasinya,” ujarnya.

Kedatangan para petani tersebut disambut langsung oleh Bupati Belitung Timur, Burhanudin didampingi Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar berserta instasi terkait lainnya.

Burhanudin menyampaikan sudah mengkonsep surat bersama dengan jajarannya, rencananya pada Rabu (18/5) akan disampaikan kepada Presiden RI, DPR RI dan Kementrian Perdagangan.

Menurutnya masalah minyak goreng adalah masalah nasional dan itu adalah urusan pemerintah pusat sedangkan di Belitung Timur selama ini, katanya masih aman-aman saja.

“Tapi masalahnya adalah kebijakan itu berlaku nasional. Karena kebijakan ekspor sawit laranga ekspor CPO berakibat fatal terhadap petani sawit seluruh Indonesia temasuk Belitung Timur,” ujarnya.

Untuk itu dia meminta ke pemerintah pusat agar larangan untuk ekspor CPO di tinjau ulang.

“Kondisi reel existing di lapangan daya tampung tanki-tanki perusahaan-perusahaan sawit yang ada disini sudah full tanki, sedangkan keluar daerah mereka tidak bisa karena tidak ada pembeli, sedang ekapor ada larangan, ini lah yang harus ditinjau ulang,” ucapnya.

Usai orasi di depan kantor Bupati, Para petani Sawit melanjutkan aksi damainya ke kantor DPRD Belitung Timur guna menyampaikan hal yang serupa.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.