Dianggap Melanggar Perda, Bawaslu Pangkalpinang Imbau Pol PP Tertibkan APS yang Ada Nomor Urut Bacaleg 

PANGKALPINANG, FAKTABERITA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkalpinang mengimbau Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang memuat nomor urut bakal calon legislatif (Bacaleg) dan melanggar peraturan daerah (Perda) Kota Pangkalpinang.

Hal ini kata Wahyu Saputra koordinator divisi hukum pencegahan partisipatif masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Pangkalpinang, APS yang memuat nomor urut Bacaleg sudah masuk dalam konten alat peraga kampanye (APK). Oleh karena itu kata dia, demi tertibnya jalan Pemilu 2024 maka semua Bacaleg yang memasang APS agar dapat mematuhi norma dan aturan yang sudah dibuat.

Terkait APS sambung mantan wartawan ini, bagi bakal calon yang memasang APS sejatinya masih bersifat sementara karena masih berstatus bakal calon dan belum ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU. “Oleh karena itu kita minta bakal calon ini dapat bersabar memasang APK nya nanti yang akan dimulai pada 28 November 2023 yang tinggal 1 bulan lagi,” pintanya.

“Kan kemarin kita dengan teman-teman parpol dan panwascam sudah mencapai perspektif yang sama. Jika sosialisasi lewat APS ini kan sejatinya untuk parpol. Namun jangan pula momentum ini dijadikan Bacaleg untuk kampanye serta vulgar memasang nomor urut. Ingat ini kan masih APS belum APK,” ujar dia lagi.

Selain soal nomor urut, Bawaslu juga mengimbau kepada Satpol PP agar dapat menjalankan tupoksinya untuk dapat menertibkan APS yang terpasang di pohon-pohon dan mengganggu estetika seperti yang tertuang dalam peraturan daerah (perda) ketertiban umum dan perda tentang reklame.

“Tujuannya adalah demi tertibnya jalannya pemilu dan memberikan rasa keadilan bagi peserta pemilu lainnya. Kita menginginkan atmosfir pemilu yang sejuk, kompetitif namun santun dan beretika. Ingat APK yang memuat nomor caleg, visi misi dan ajakan dapat terpasang pada 28 November 2023 ini,” sebut Wahyu.

Bawaslu juga mengimbau agar Bacaleg yang memasang alat peraga sosialisasi dapat memasang APS nya ditempat-tempat yang tidak dilarang oleh peraturan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

“Karena APS ini secara tempat pemasangan milik Pemda, maka kita kembalikan aturannya pada perda,” pungkas Wahyu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *