Didit Beri Solusi Konkrit Agar TPP ASN Babel Tidak Dipotong

PANGKALPINANG, FABERTA – Rencana pemangkasan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) yang diumumkan Gubernur Erzaldi Rosman, benar-benar memancing reaksi.

Seperti halnya reaksi dari Ketua PDI Perjuangan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya. Ia berencana akan mengumpulkan para anggota DPRD Babel di fraksi PDI Perjuangan untuk menyuarakan pertentangan atas rencana kebijakan tersebut.

“Ya, saya akan mengundang fraksi untuk beragumen untuk mempertahankan ini. PDI Perjuangan akan memperjuangkan agar pemangkasan TPP ini tidak dilakukan,” kata Didit melalui sambungan telepon seluler, Jumat (11/6) kemarin.

Ditegaskan dia, PDI Perjuangan tidak hanya menolak kebijakan ini, namun juga memberikan beberapa solusi kepada pihak eksekutif untuk tidak memotong TPP yang dinilainya sangat penting bagi hajat seorang ASN.

“Kita sama-sama tahu, SK ASN ini kebanyakan sudah ‘pindah’ ke bank. Makanya TPP ini sangat penting. Sudah ada bagian-bagiannya selain kebutuhan rumah tangga, ada untuk sekolah anak dan juga untuk membantu orang tua. Kalau dipotong, dimana lagi mereka cari sumber pendapatan,” kata Didit.

Disamping itu, ia menilai, dipangkasnya TPP ASN Pemprov Babel ini akan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat, terutama kepada daya beli masyarakat. “Ini sangat membahayakan, ini akan menjadi pelemahan peningkatan daya beli masyarakat,” tukasnya.

Rencana pemotongan TPP ini juga diakui Didit, pernah terjadi semasanya menjadi Ketua DPRD Babel pada tahun 2020. Namun tidak terealisasikan karena solusi yang diberikan DPRD Babel. “Pak gubernur cuma butuh solusinya kok, saya yakin pak gubernur akan mendengar,” jelasnya.

Ia sendiri memahami kondisi keuangan Pemprov Babel yang mengalami defisit sekitar Rp406 miliar. Namun, apakah bisa dengan memangkas TPP ASN yang sekarang menyisakan waktu 6 bulan (Juli-Desember) untuk menutupi defisit itu? “Saya rasa tidak signifikan untuk menutup defisit ini, 6 bulan sisa tahun ini kita hitung-hitung hanya terkumpul berkisar Rp40 miliar,” sebutnya.

Oleh karenanya, lanjut Didit, pihaknya menawarkan beberapa solusi kepada eksekutif. Yakni diantaranya, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. “Lakukan kebijakan pemutihan pajak, itu solusi yang dulu kami tawarkan. Pemutihan pajak kendaraan ini bisa sumbang Rp30 miliar,” ungkapnya.

Lalu, mengiventarisir kegiatan yang non masuk skala prioritas. Bisa juga untuk menutup kekurangan defisit ini bisa menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berjalan, dengan asumsi di anggaran perubahan sekitar Rp2,7 Triliun.

“Maka jika realisasi/serapan anggaran 2021 sebesar 95 persen, kira-kira akan ada silpa sebesar Rp135 M. Bila silpa sebesar ini tercapai, sebetulnya sudah aman untuk menutupi defisit dengan konsekuensi pada APBD 2022, kita tidak memasukkan Silpa sebagai sumber pembiayaan. Kalaupun ingin dimasukkan silpa pada 2022, jumlahnya jangan lebih dari Rp30 M,” jelasnya.

Kebijakan penggunaan Silpa tahun berjalan ini, lanjut Didit, harus diikuti dengan kebijakan pengendalian kas oleh Bakuda. Misalnya dengan menempatkan beberapa pelaksanaan dan pencairan kegiatan yang tidak terlalu urgen pada triwulan ke-4.

“Jika uang tidak tersedia sampai dengan akhir Triwulan 3, maka kegiatan tersebut jangan dilaksanakan. Tapi jika kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pun dan ternyata uang tidak tersedia, maka dapat dilakukan reschedule pembayarannya pada perubahan APBD 2022. Hal ini pernah kita skenariokan pd tahun 2020, meskipun pada akhirnya bisa kita bayarkan pd tahun berjalan (2020),” ungkapnya.