Didit Srigusjaya Dampingi Pemulangan 68 Korban TPPO Asal Babel

Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendampingi langsung para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Babel yang tiba di Asrama Haji Jakarta, Selasa (18/3/2025). Sebanyak 68 korban dipulangkan dalam dua kloter, dengan 38 orang telah tiba lebih dulu. Didit memastikan seluruh proses pemulangan berjalan lancar serta mendesak aparat untuk mengusut tuntas dalang di balik kasus ini.FAKTA BERITA, JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendampingi langsung kepulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Babel yang tiba di Asrama Haji Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Didit mengungkapkan bahwa sebanyak 68 warga Babel yang menjadi korban TPPO akan tiba di Indonesia dalam dua kloter.

“Alhamdulillah, atas izin Allah, saudara kita sudah tiba di Indonesia. Saat ini, sudah ada 38 orang yang hadir, sementara sisanya akan tiba di kloter kedua pada pukul 17.00 WIB,” ujar Didit.

Setelah tiba di Jakarta, para korban akan menjalani karantina selama tiga hari sebelum dipulangkan ke Bangka Belitung.

“Mereka akan dikarantina dan didata terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah daerah akan memproses pemulangan mereka ke Bangka Belitung, insyaallah menggunakan pesawat Sriwijaya Air,” jelasnya.

Didit juga meminta Kapolda Bangka Belitung untuk mengusut tuntas jaringan TPPO yang menyebabkan warganya menjadi korban.

“Saya menghimbau Kapolda agar dalang dari TPPO ini diusut tuntas, karena pasti ada agen yang terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.

Setibanya di Bangka Belitung, para korban akan dikumpulkan di Rumah Dinas Gubernur (Mahligai) dan disambut langsung oleh Penjabat Gubernur serta Forkopimda sebelum diserahkan kepada keluarga masing-masing.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur, Forkopimda, serta masyarakat Bangka Belitung yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran pemulangan saudara kita ini,” kata Didit.

Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“Semoga ini menjadi yang terakhir, agar pemuda kita tidak lagi terjebak dalam kasus seperti ini. Ini akan menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.