Didit Tegaskan IPP Wajib Patuh Perda, Tak Bisa Asal Jalan

FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menegaskan bahwa kebijakan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) tak bisa dijalankan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Ia menyatakan, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur IPP masih berlaku dan wajib jadi pijakan dalam setiap kebijakan pendidikan di daerah ini.

“Perda ini masih berlaku dan menjadi dasar hukum. Artinya, segala kebijakan terkait IPP wajib mengacu pada perda, tidak bisa berjalan sendiri,” kata Didit saat memimpin pertemuan bersama eksekutif di ruang Banmus DPRD Babel. rabu (28/5/2025).

Ia pun meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat segera berkoordinasi dengan Gubernur Babel untuk memperjelas arah kebijakan. Format dan mekanisme IPP versi Gubernur, kata Didit, harus diketahui lebih dulu sebelum dibahas bersama legislatif.

“Silakan Dinas Pendidikan dan Inspektorat menyampaikan langsung ke Pak Gubernur. Format dan keinginan beliau seperti apa, itu yang akan kita bahas bersama dan rumuskan jadi keputusan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas beban anggaran pendidikan yang harus ditanggung daerah. Didit merinci, biaya operasional untuk jenjang SMA mencapai Rp4,8 juta per siswa per tahun.

Namun, dana BOS hanya mencakup Rp1,8 juta dan APBD menyumbang Rp800 ribu, sehingga masih terdapat kekurangan Rp2,2 juta per siswa.

Untuk SMK, kekurangannya lebih besar, yakni Rp2,4 juta, karena total kebutuhan operasional mencapai Rp5 juta per siswa, sementara BOS dan APBD hanya mampu menutup Rp2,6 juta.

“Kalau APBD sanggup, tentu ini langkah luar biasa. Tapi kalau tidak, harus ada solusi yang cermat dan kajian teknis yang matang,” ucap Didit.

Politisi PDIP ini juga mewanti-wanti jika pemerintah daerah ingin menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, maka seluruh pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab penuh pemda. Menurutnya, beban itu tidak ringan dan harus disiapkan dengan sistem dan perencanaan yang kuat.

Ia juga menyinggung kualitas pendidikan di Babel yang dikhawatirkan makin tertinggal bila sistem tidak dibenahi. Menurut Didit, anak-anak Babel bisa kalah bersaing di tingkat nasional, termasuk saat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

“Kita bicara kualitas. Jangan sampai anak-anak kita kalah bersaing saat ikut UMPTN karena kita tidak punya sistem yang kuat,” tandasnya.

Masalah daya tampung sekolah negeri juga disorot. Didit mengingatkan potensi gejolak masyarakat jika anak-anak mereka tidak tertampung di SMA atau SMK negeri karena keterbatasan fasilitas, seperti yang pernah terjadi di Koba.

Selain itu, DPRD turut menyoroti mahalnya biaya seragam sekolah yang dikeluhkan masyarakat. Beban tambahan ini, kata Didit, perlu dikaji agar tidak makin memberatkan orang tua.

“Kita ingin semua anak di Babel punya kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas, tapi semua harus disusun berdasarkan arah kebijakan yang jelas dari Gubernur dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.