Distribusi Elpiji 3 kg Tak Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Babel Himbau OPD Terkait Percepat Pendataan

  • Whatsapp
Ketua komisi II DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur. Foto: ist

BANGKA BELITUNG, FABERTA —Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengadakan rapat dengar pendapat terkait penetapan gas elpiji 3 kg bagi keluarga tidak mampu dan usaha mikro menengah sekaligus pendataan kependudukan Se – Provinsi Kep. Bangka Belitung di ruang rapat Komisi II DPRD. Rabu, (21/7/2021) .

Ketua komisi II Adet Mastur, menghimbau agar dinas dan biro terkait seperti, dinas sosial, biro ekonomi, Disperindag dan Dukcapil Babel untuk segera melakukan pendataan di setiap desa, agar porsi dan distribusi penerima elpiji 3 kg tersebut tepat sasaran.

Bacaan Lainnya

“Untuk saat ini, penyaluran gas elpiji 3 kg masih terdapat kelangkaan di tengah masyarakat. Maka dari itu kita pengen harusnya tepat sasaran, klo tepat sasaran berarti penerima itu adalah masyarakat yang kurang mampu, usaha mikro dan para nelayan”, kata, Ketua komisi II DPRD Babel, Adet Mastur, Rabu (21/07/2021).

Politisi PDIP tersebut juga ia menghimbau agar Disperindag untuk segera melakukan pendataan jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bangka belitung.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat disperindag akan mendata jumlah para usaha mikro, karena usaha mikro setiap bulan harus mendapatkan sekitar 9-12 tabung. saat ini mereka hanya mendapat kan sekitar 4 tabung”, ungkapnya.

Pihaknya juga mempertanyakan kepada Dinsos terkait masyarakat kategori masyarakat atau keluarga tidak mampu.

Menurut Adet, hasil survey dilapangan notabenenya yang mengambil tabung gas elpiji 3kg ini bisa dikatakan masyarakat yang mampu secara finansial.

“kalau kita lihat dilapangan kadang-kadang yang mengambil gas 3kg ini pake mobil dan ada juga yang menggunakan seragam PNS ini yang tidak boleh terjadi dilapangan, berarti mereka ini adalah orang yang mampu. Sebab, sesuai aturan nelayan juga berhak mendapatkan gas tiga kilo”, terangnya.

Dalam waktu dekat ini rencananya, komisi II akan memanggil semua pihak, seperti BRI, Pertamina, serta dinas terkait antara lain, Disperindag, dinsos, biro ekonomi dan dukcapil, untuk menentukan berapa per KK perbulan dan tabung yang akan didapatkan oleh masyarakat dan menentukan harga eceran tertinggi (HET).

“Nanti kita rembukkan untuk menentukan berapa per KK perbulan dan tabung yang akan didapatkan oleh masyarakat. agen ke pangkalan, pangkalan ke konsumen, karena kita ini banyak juga konsumen yang berada di dusun-dusun ini juga harus ditentukan HET nya, Kedepan akan kita putuskan”, jelas Adet

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *