DPD PDI Perjuangan Babel Tolak Keras Rencana Kebijakan Impor Beras dari Kementrian Perdagangan

BABEL, FABERTA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bangka Belitung (Babel) secara tegas menolak rencana Kementrian Perdagangan untuk melakukan impor beras.

Disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Babel, Didit Srigusjaya, kebijakan impor beras sangat merugikan petani Indonesia dan tidak selaras dengan program Indonesia membangun swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami dari PDI Perjuangan Babel sepakat dengan DPP PDI Perjuangan menolak dengan keras impor ini karena sangat tidak menguntungkan para petani,”ujarnya, Senin (22/3/2021)

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, dari data kementrian Pertanian yang ia dapat, sisa stok beras tahun 2020 sebanyak 7.38 juta ton, sementara produksi dalam negeri tahun 2021 sebesar 17.51 juta ton, jika ditotalkan menjadi 24.9 juta ton, sedangkan perkiraan kebutuhan beras ditahun 2021 hanya 12.33 juta ton, sehingga muncul surplus 12.56 juta ton

“Dari data Kementrian Pertanian, jelas produksi beras di tahun 2021 akan mengalami surplus, terus impor beras untuk apa? Jelas kami tidak setuju karena kebijakan ini tidak akan membuat kita berdaulat dibidang pangan,”ungkapnya.

Didit mengkhawatirkan, jika kebijakan ini tetap berjalan, akan berdampak pada lesunya para petani untuk mendukung program presiden yakni swasembada pangan.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani, seharusnya kebijakan dari kementrian selaras dengan visi misi presiden Joko Widodo dalam mewujudkan swasembada pangan, bukan sebaliknya,”pungkas Didit

Diketahui sebelumnya, DPP PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menolak tegas rencana impor beras oleh Kementerian Perdagangan karena sangat bertentangan dengan tujuan presiden yang ingin membangun kedaulatan pangan di dalam negeri. (FB)

Laporan : Robby