PANGKALPINANG, FAKTA BERITA — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang membahas rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan aktivitas pelabuhan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Komisi III DPRD Babel, Taufik Rizani, menyampaikan bahwa kondisi Pelabuhan Pangkalbalam saat ini sudah sangat padat (crowded), sehingga perlu langkah konkret agar pelabuhan dapat berfungsi lebih maksimal sebagai pintu gerbang ekonomi. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Wali Kota Pangkalpinang di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (10/2/2026) malam.
Taufik menjelaskan, DPRD sebelumnya telah menggelar rapat bersama sejumlah dinas terkait di DPRD Provinsi untuk mencari solusi terbaik. Hasil pembahasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi ke kementerian terkait, Bappenas, hingga Pelindo, dengan harapan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan pelabuhan ini bisa dikembangkan secara maksimal karena perannya sangat penting untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah,” ujar Taufik.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang sebelumnya telah menyiapkan lahan sekitar 24 hektare untuk pengembangan pelabuhan. Namun, lahan tersebut sempat menjadi persoalan karena status Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak ketiga, sehingga DPRD ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah kota.
