DPRD Babel Paparkan 7 Poin Pemeriksaan BPK Atas Temuan LKPD 2020, Gubernur Akui dan Segera Tegur Perangkat Daerah

  • Whatsapp
Paripurna DPRD Babel. (Ist)

BANGKA BELITUNG, FABERTA — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dan penyampaian tiga Raperda inisiatif DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Senin (12/7/2021).

Dalam Paripurna tersebut, ada tujuh poin yang dipaparkan oleh Ketua Pansus LKPD Agung Setiawan, yaitu.

1. mempersiapkan dokumen dan surat kelayakan pemakaian gedung yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas Masjid Asrama Haji yang pembangunannya menggunakan dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Penguatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi atau pembelian bangunan atau pembangunan gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, agar hasil pembangunan dapat lebih berkualitas sesuai yang direncanakan.

3. Peningkatan koordinasi yang baik antara Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pokja dan perangkat daerah dalam proses pengadaan barang atau jasa, sehingga dalam penetapan pemenang pelelangan dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam proses pengadaan barang atau jasa sampai dengan pekerjaan dilapangan, ditemukan bahwa persyaratan dalam pelelangan dengan perjanjian dilapangan belum sinkron atau sesuai, khususnya terkait dengan personalia dan persyaratannya, sehingga kedepan hal ini dapat menjadi perhatian untuk tidak terjadi kembali.

5. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemeriksa internal Pemprov Babel untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaan, termasuk ke lapangan, sehingga proses dan hasil pengadaan barang atau jasa dapat berjalan baik, dengan hasil kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaa dan mempedomani ketentuan peraturan pengadaan barang atau jasa.

6. Permasalahan aset daerah Pemprov Babel harus segera ditertibkan dan diselesaikan. Pansus meminta permasalahan ini tidak terulang dan tertuang kembali dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Untuk itu kepada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas permasalahan ini, segera melakukan langkah-langkah konkrit dan komprehensif, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya.

7. Permasalahan batas daerah di Provinsi Babel untuk segera diselesaikan. Koordinasi pemprov dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih ditingkatkan, dan dapat diambil langkah-langkah penyelesaiannya, sesuai ketentuan peraturan oerundang-undangan yang berlaku.

Usai paparannya, Agung Heriawan menegaskan Pemprov harus segera memperbaiki terkait 7 poin paparan tersebut, agar kedepannya tidak terjadi hal serupa.

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman membenarkan laporan tersebut, dan telah melayangkan surat teguran kepada perangkat daerah terkait temuan pemeriksaan BPK TA 2020.

“Kami telah menyampaikan surat teguran untuk perangkat daerah terkait temuan tersebut, agar dapat segera menindaklanjuti atas temuan LKPD Provinsi Babel tersebut,” ucapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *