DPRD Kep. Babel Bahas Pembangunan Jangka Panjang di Kementerian PPN/Bappenas

FAKTA BERITA, JAKARTA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) mengunjungi Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu penting diangkat oleh panitia khusus (Pansus) DPRD. Jumat (14/06/24)

 

Ketua DPRD Kep. Babel, Herman Suhadi, menekankan pentingnya visi pembangunan yang dapat membawa provinsi ini menjadi maju, mandiri, dan sejahtera dalam dua dekade ke depan.

 

“Kami berharap dalam 20 tahun ke depan, kita mencapai ‘Indonesia Emas’. Namun, kami tidak ingin Bangka Belitung menjadi tidak berdaya meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah,” ujarnya.

 

Herman mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi perekonomian Kep. Babel saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1 persen, terendah di Indonesia.

 

“Masyarakat kami menghadapi kesulitan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli beras,” katanya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Suhadi menyampaikan beberapa permintaan penting kepada Kementerian PPN/Bappenas, termasuk peningkatan royalti timah menjadi 10%, percepatan pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan, dan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kep. Babel.

 

“Penambahan royalti timah sangat krusial bagi kami, karena selama ini kami telah memberikan kontribusi besar kepada negara,” jelasnya.

 

Undang-Undang Daerah Kepulauan diharapkan dapat membawa fokus pembangunan ke wilayah laut, menciptakan sumber-sumber ekonomi baru di sektor kelautan yang selama ini kurang diperhatikan.

 

“Hal ini akan membawa potensi besar bagi ekonomi daerah di luar sektor pertambangan,” tambah Suhadi.

 

Selain itu, Suhadi mendorong percepatan realisasi PSN di Kep. Babel, khususnya di sektor pariwisata.

 

“Kami berharap PSN yang dicanangkan oleh pemerintah pusat segera terealisasi, paling tidak kawasan pariwisata yang dapat mendongkrak perekonomian daerah,” harapnya.

 

Ketua Pansus RPJPD, Dody Kusdian, juga menegaskan pentingnya percepatan pengesahan UU Daerah Kepulauan.

 

“Pembangunan di provinsi kepulauan harus mencakup wilayah laut sebagai prioritas utama. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJPN dan RPJPD untuk 20 tahun ke depan,” katanya.

 

Kusdian menambahkan, pembangunan sektor kelautan akan meningkatkan konektivitas antar pulau, memajukan sektor perikanan, dan mengembangkan potensi kelautan lainnya di Kep. Babel.

 

“Dengan rencana pembangunan yang terarah, kepala daerah masa depan dapat mengembangkan potensi kelautan yang dimiliki oleh provinsi kepulauan ini,” pungkasnya.

 

Diharapkan dengan fokus pada pembangunan di sektor kelautan, Kep. Babel akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memanfaatkan sepenuhnya kekayaan alam yang dimiliki.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *