Faisal Basri Dukung Badan Pangan Agar Tidak Tumpang-tindih Wewenang

NASIONAL, FABERTA — Ekonom sekaligus politikus senior Faisal Basri menyatakan kesepahamannya dengan rencana pembentukan badan pangan tersebut. Menurutnya, badan tersebut bisa menjadi penghimpun sejumlah kementerian dan lembaga yang selama ini tumpang tindih untuk urusan pangan.

“Jadi yang dibutuhkan memang super holding supaya tidak ada lagi perkelahian antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, antara Kepala Bulog dengan Menteri Perdagangan. Tidak perlu lagi ada, semua bekerja untuk publik kesejahteraan petani dan konsumen,” ujar Faisal dalam acara Ngobrol Tempo membahas sengkarut tata kelola pangan, Kamis (26/8/2021).

Sebelumnya, Presiden Joko Wododo (Jokowi) kembali menguatkan wacana terbentuknya Badan Pangan Nasional. Pembentukan badan yang bakal mengurusi sembilan bahan pangan ini, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021.

Selama ini, beberapa kementerian dan lembaga di atas memang kerap saling lempar kewenangan hingga saling menyalahkan. Terutama jika menyangkut persoalan impor, di mana masing-masing juga sering kali menunjukkan data berbeda-beda.

Menurut Faisal, badan ini diharapkan nantinya menjadi pusat integrasi data, memayungi semua kepentingan dari hulu sampai hilir, hingga pendistribusian pangan. Termasuk untuk pusat pengendalian harga, ekspor dan impor, hingga pencatatan komoditas yang patut dikembangkan dalam rangka swasembada pangan.

Kehadiran Badan Pangan Nasional ini, menurutnya, semestinya juga bisa melenyapkan praktik kongkalikong yang mewarnai proses impor pangan. Atas dasar itu, dia berharap supaya badan ini akan jauh berbeda dari badan ketahanan pangan yang sudah ada saat ini.

“Jadi jangan-jangan Badan Pangan Nasional ini cuma replika dari badan ketahanan pangan yang ada di bawah Kementan sekarang. Jadi tidak ada pangan penguatan Bulog, tidak ada badan pangan yang kita cita-citakan itu,” tutur Faisal.