Fenomena Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia

ilustrasi (istimewa)

OPINI, FAKTABERITA — Fenomena kemiskinan dan kesenjangan sosial dewasa ini terus menjadi sorotan publik. Tidak sedikit orang di negeri ini yang gagal mengelola kehidupan akibat kemiskinan. Tingkat kesenjangan yang luar biasa dan relatif cukup membahayakan juga sulit untuk ditaklukkan.

Lalu bagaimana fenomena kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia?

Bacaan Lainnya

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sulit untuk diatasi. Kemiskinan juga telah menjadi konsentrasi dan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia, terutama Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang harus diperhatikan terutama bagi pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian di Indonesia supaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas serta terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Di Indonesia, kemiskinan sudah menjadi persoalan yang biasa, sebab hal ini terus terjadi sejak zaman dahulu hingga saat ini. Upaya penekanan angka kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tetapi hasilnya nihil, bahkan angka kemiskinan semakin tinggi.

Kemiskinan biasanya berhubungan erat dengan keterbelakangan ataupun ketertinggalan. Untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, maka hal utama yang dilakukan adalah kita harus memahami akar persoalan utama kemiskinan, kemudian mencarikan solusinya dengan cara mengetahui apa saja sebab akibat kemiskinan.

Biasanya batas kemiskinan diperkirakan dengan membandingkan tingkat pendapatan yang biasanya dibutuhkan dalam memenuhi semua kebutuhan dasar untuk hidup yang lebih baik.

Ditengah kinerja perekonomian yang membaik, pemerintah Indonesia mengakui, bahwa masih ada kesenjangan pendapatan antar penduduk. Dalam Survei Persepsi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebanyak 91,6% responden mengakui distribusi pendapatan tergolong “cukup tak setara” dan “tak setara sama sekali”. Respons ini konsisten di seluruh lintas kelompok, mulai dari gender, pendapatan, pendidikan, usia, dan lokasi kota maupun desa (Muhammad Ahsan Ridhoi, 2021).

Selain terjadi kesenjangan pendapatan, di Indonesia juga masih terjadi kesenjangan antar wilayah. Sebagai contoh masalah kesenjangan pembangunan wilayah sudah menjadi bagian dari Kondisi Umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Fakta empirik dan beberapa studi menunjukkan kesenjangan antar wilayah di Indonesia semakin menguap sejak pertengahan tahun 1995 sampai sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama sejak 2005 (Akita and Kawamura, 2002; Shankar and Shah, 2003; Firdaus and Yusop, 2009; Kuntjoro, 2013).

Dirasakan pula, dengan wewenang Pemerintah Daerah yang semakin besar sejak otonomi dan desentralisasi fiskal, terjadi kesenjangan yang semakin signifikan antara rencana pembangunan di tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Upaya mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terkadang tidak membuahkan hasil, terkadang juga mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia masih nyata dan ada. Pertanyaannya; mengapa masih terjadi kemiskinan dan kesenjangan sosial di negeri ini ?

Indonesia dengan wilayahnya yang luas, terdiri dari 5 pulau besar dengan 273 juta lebih penduduk (Kementerian Dalam Negeri, 2022), harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan seseorang yang tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

Rendahnya tingkat pendapatan per kapita disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pendidikan masyarakat yang biasanya hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting, jumlah penduduk yang terlalu banyak menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kekurangan modal atau miskin secara alami.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi belakangan ini mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Pandemi pun membawa dampak terhadap perekonomian dan mobilitas sosial warga negara.

Akibatnya, ekonomi mengalami kemerosotan yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial semakin terang dan nyata (Khoirul Rosyadi, 2021).

Oscar Lewis (dalam Parsudi Suparlan, 1995), meyakini bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial lahir karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. Lewis menyadarkan kita bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial sesungguhnya lahir dari persoalan kultural dan struktural yang terdapat dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, persoalan mengenai kemiskinan tidak hanya berfokus pada satu faktor saja seperti kebudayaan masyarakat yang enggan untuk mengalami perubahan misalnya, melainkan ada beberapa dimensi lain yang melatarbelakangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat seperti sejarah kolonialisme Indonesia dimana masyakarat yang tidak memiliki modal akan selalu tertindas sehingga mereka tidak bisa keluar dari kemelaratan.

Masuknya kapitalisme dan globalisasi di Indonesia juga menjadi satu alasan terjadinya perubahan yang sangat besar dan radikal di segala aspek kehidupan yang dapat melahirkan kesenjangan sosial yang begitu lebar (Khoirul Rosyadi, 2021).

Untuk bisa keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, bisa dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah gerak nilai yang aktualisasinya membutuhkan mata angin. Kebudayaan adalah penggerak pembangunan ekonomi, kendaraan transformatif dan jalan keluar bagi kebuntuan peradaban; kemiskinan, kesenjangan dan kebodohan (Donny Gahral Adian; 2013).

Selain itu, untuk keluar dari permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial, haruslah ada pendekatan struktural atau political will dari pemerintah Indonesia. Hal yang dimaksud adalah adanya kebijakan yang memberi ruang dan berpihak kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, mestilah ada keberanian pemerintah di daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk bisa lebih transparan dalam memimpin, tidak koruptif, manipulatif dan nepotisme. Dengan upaya tersebut, meskipun tidak bisa dihapus, paling tidak kita bisa meminimalisir kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.

***

Penulis: Geland Putricia

(Mahasiswi Fakultas FISIP Universitas Bangka Belitung)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.