Gejolak Tes SKD CPNS 2021 Pakai Surat Bebas Covid-19

  • Whatsapp
Ilustrasi/istimewa

PANGKALPINANG, FABERTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) CPNS 2021 yaitu mulai 2 September 2021. Pemberitahuan mengenai jadwal dan persyaratan peserta CPNS 2021 diumkan melalui surat BKN bernomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021.

Dalam surat edaran juga disebutkan bahwa SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru tahun 2021, baik untuk instansi pusat maupun daerah, akan digelar mulai 2 September 2021.

Bacaan Lainnya

Surat tersebut juga memuat ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang wajib dipatuhi oleh peserta ujian SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru tahun 2021.

Ketentuan protokol kesehatan tersebut, di antaranya melakukan swab test RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam atau rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam, dengan hasil negatif, sebelum mengikuti ujian.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, ia menyebutkan aturan tersebut dinilai akan memberatkan ekonomi peserta SKD CPNS itu sendiri.

“Kami melihat ada potensi masalah pertama akan muncul biaya tambahan bagi calon pelamar CPNS, di mana kita ketahui tidak semuanya orang yang mampu, sementara tidak ada biaya pengganti dari pemerintah baik pelamar tersebut diterima ataupun tidak. Bentuk ini merugikan para pelamar jika mereka sudah mengeluarkan uang namun ternyata tidak lolos seleksi,” kata Rio, Kamis (27/8/2021).

Kemudian kata Rio, tentunya dengan aturan tersebut akan muncul potensi terjadinya kerumunan, ketika para pelamar diwajibkan melakukan swab pada waktu 1×24 jam atau 2×24 jam.

“Artinya lokasi yang menyelenggarakan swab Antigen dan PCR, akan dipenuhi oleh calon pelamar yang ingin melakukan swab tersebut. Maka dapat dipastikan akan terjadi kerumunan,” katanya.

Tak hanya itu, dengan aturan tersebut akan berdampak pada konsentrasi para pelamar CPNS menjadi terpecah, karena para peserta merasa khawatir dan berpikir, apakah bisa mengikuti tes SKD jika hasilnya tiba-tiba positif.

“Tentu ini akan menjadi permasalahan selain menanggung beban mental, juga akan membuat mereka kehilangan konsentrasi ketika hendak mengikuti ujian. Belum lagi kekhawatiran akan munculnya surat hasil tes langsung, yang bisa jadi akan menjadi ramai dikarenakan orang sangat butuh sekali hasil negatif,”ujarnya.

Rio menuturkan, peraturan ini berlaku secara nasional, namun yang paling utama ada menerapkan protokol kesehatan wajib untuk mencegah menyebarnya virus Covid-19 ini.

Tetapi, menurut Rio, untuk kasus di SKD CPNS ini tentu kita harus bijak, karena kondisi di Provinsi Babel tidak sama dengan di Pulau Jawa. Maka wajar jika hal ini banyak memunculkan gejolak di masyarakat.

“Pemerintah seharusnya merespon hal tersebut, saya kira tidak bisa dipukul rata seluruh daerah diperlakukan sama seperti ini. Kita tentu mendukung upaya pemerintah dalam menekan kasus corona, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang tidak semua masyarakat sanggup menjalaninya,”katanya.

Rio berharap, pemerintah pusat dalam hal ini adalah BKN RI, dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut, karena pelaksanaan SKD CPNS ini jangan sampai dilaksanakan dengan suasana yang tidak kondusif.

“Acara pernikahan saja yang jumlahnya ratusan orang bisa dilaksanakan, tanpa harus swab PCR atau Antigen. Lalu mengapa tidak kita pertimbangkan untuk ujian CPNS sekali ini?,” ucapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *