FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti sejumlah catatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2026, mulai dari alur layanan One Stop Service (OSS) yang belum tertata hingga minimnya kanal pengaduan jemaah, meski secara umum proses keberangkatan dinilai berjalan lancar, di Pangkalpinang, Senin (4/5/2026).
Pengawasan dilakukan secara bertahap, dimulai dari koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung pada 28 April, pemantauan layanan di Asrama Haji pada 30 April, hingga proses keberangkatan jemaah di Gedung VIP Bandara Depati Amir pada 4 Mei.
Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs Chris Fither, menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik tanpa keluhan signifikan dari jemaah. Ia bahkan mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenhaj Babel yang dinilai mampu menyelenggarakan layanan dalam skala besar, meskipun sebagai lembaga yang relatif baru.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, khususnya Kanwil Kemenhaj Babel, yang mampu menyelenggarakan pelayanan dalam skala besar dengan cukup baik,” ujarnya.
Pendampingan terhadap jemaah, terutama kelompok lanjut usia, juga mendapat perhatian positif. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dinilai cukup responsif dalam memastikan jemaah lansia mendapatkan pelayanan sejak di asrama hingga proses naik ke pesawat.
Namun di balik kelancaran tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah catatan penting di lapangan. Salah satunya terkait alur layanan OSS yang belum tertata dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan bagi sebagian jemaah, terutama dalam proses aktivasi kartu Nusuk yang kini terintegrasi dalam sistem layanan tersebut.
“Optimalisasi layanan OSS tidak cukup hanya menghadirkan kanal layanan, tetapi juga harus diikuti dengan kejelasan alur agar tidak membingungkan jemaah,” kata Fither.
