Herman Suhadi Beberkan Alasan Belanja Pegawai Babel Tinggi Hingga 36 Persen

BABEL, FABERTA — Beberapa hari lalu (24/5), Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani sempat membeberkan bahwa Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai cukup tinggi dibanding belanja modal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi tidak membantah. Pasalnya, berdasarkan data, anggaran belanja pegawai di Babel lebih tinggi dari belanja publik hingga menyentuh angka 36 persen.

Saat dikonfirmasi Faktaberita.co.id, Herman menjelaskan bahwa beberapa alasan yang menyebabkan anggaran belanja pegawai tersebut membengkak. Salah satunya, disebabkan untuk penangangan Covid-19 di Negeri Serumpun Sebalai.

“Kita bukan membantah, akan tetapi kalau itu berdasarkan data tentunya itulah rilnya, akan tetapi ya ada kemungkinan ada hal-hal yang menyebabkan belanja pegawai itu membengkak, kita tahu bahwa di dalam covid ini masalah anggaran itu, refocusing itu berkali-kali,” kata Herman, Senin (31/05/2021)

“Sehingga terkadang sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan baik yang dalam artian kita sudah mengedapankan azas belanja publik itu lebih besar terkadang memang tergerus untuk belanja pegawai dikarenakan dalam hal penanganan covid. Begitu, Tapi apapun itu, kita harus lebih baik ke depan,” sambung Ketua DPRD Babel tersebut.

Meski belanja pegawai terbilang tinggi, Herman tetap menyebutkan bahwa secara keseluruhan kinerja Pemprov maupun DPRD Babel masih terbilang cukup baik.

Hal itu, kata Herman, ditandai dengan capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Babel, Kamis, 27 Mei 2021 lalu.

“Tentunya walaupun sebelum kita menerima LHP dari BPK itu bahwa belanja babel pegawai itu sebesar 36 persen akan tetapi Alhamdulillah Kita masih berada dalam poisisi WTP dalam artian secara keseluruhan kinerja kita masih baik,” kata Herman.

Kendati demikian, Herman tetap berterima kasih kepada Kementerian Keuangan atas koreksi yang diberikan. Baginya, hal ini adalah peringatan agar penyususan anggaran di Babel menjadi lebih baik ke depannya.

“Akan tetapi tentunya ke depan mari secara bersama-sama mari kita susun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bangka Belitung dengan mengedapankan azas kewajaran dan kepatutan dalam artian belanja publik harus besar dari belanja pegawai,” kata Herman

“Dan terima kasih atas koreksi yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ucapnya.