Huzarni : Baznas Sudah Tak Sehat Sejak Erzaldi Teken Surat Edaran Pemotongan Gaji, Rombak Pengurus Lama!

BANGKA BELITUNG, FAKTABERITA — Semenjak keluarnya Surat Edaran (SE) Erzaldi Rosman beberapa tahun lalu saat masih menjabat Gubernur Bangka Belitung, hingga kini Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung baik muslim dan non muslim masih dibebankan potongan sebesar 2,5% dari gaji kotor.

Sejak Erzaldi Rosman lengser dan kini dijabat Pj Gubernur Ridwan Djamaludin, para ASN mulai merasa keberatan karena potongan zakat diambil dari gaji kotor bukan gaji bersih setelah dipotong pinjaman konsumtif dari bank.

Mantan birokrat Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Huzarni Rani menyebutkan kalau dari awal sudah ada masalah soal kebijakan pemotongan gaji ASN untuk zakat.

“Pemotongan zakat profesi dengan dasar Surat Edaran (SE) gubernur saat itu Erzaldi Rosman sangat lemah dasar hukumnya dan tentu itu membebani para ASN. Hal ini dilihat dari gaji bersih yang dibawa pulang kerumah, seharusnya mereka belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat karena hukumnya tidak ada kewajiban berzakat bagi yang berhutang,” katanya.

Huzarni Rani menjelaskan, keresahan ASN Pemprov Babel atas pemotongan zakat terhadap lima ribuan ASN Prov. Babel oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Babel yang jumlah cukup besar per bulan.

“Sedangkan para ASN Babel merasa was-was tentang tidak transparansi dalam penyaluran dana yang dikumpulkan dari potongan gaji kotor ASN,” ujarnya.

Dalam penyalurannya tidak jelas apakah tepat sasaran dan sesuai dengan tupoksi Baznas Babel. Hal ini justru menguatkan kan indikasi kalau Baznas Babel tidak pernah diaudit baik oleh inspektorat maupun auditor independen.

“Program safari subuh IPHI Provinsi Babel juga diduga ditunggangi kepentingan politik berkaitan dengan Pilgub 2024. Oleh karena itu disarankan PJ Gubernur Babel untuk memerintahkan inspektorat melakukan audit terhadap pengelolaan dana umat di Baznas,” kata Huzarni

Selain itu, sebutnya, Pj gubernur juga harus meninjau ulang wajib zakat ASN yang dipotong dari gaji pokok serta merombak kepengurusan Baznas Babel yang merangkap sebagai pengurus IPHI Babel, hal ini guna menghindari konflik kepentingan dan upaya menggiring Baznas Babel mendukung program IPHI Babel yang diduga ada kepentingan politik di dalamnya.

“Dengan adanya keresahan para ASN Babel atas potongan zakat profesi sebesar 2,5% sudah saatnya Pj Gubernur Babel Ridwan Jamaluddin mencabut Surat edaran tersebut, karena melanggar prinsip dasar tentang zakat, itu berlaku untuk muslim bukan termasuk non muslim dan harus dikeluarkan dengan ikhlas tanpa paksaan, dan paling utama adalah merombak kepengurusan Baznaa Babel” pungkasnya. (FB07)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *