BANGKA TENGAH, FABERTA — Perseteruan Oknum ASN Kominfo Bangka Tengah dengan Wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Tengah mendapat perhatian serius dari anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi.
Yang jadi sorotan legislator Bangka Tengah (Bateng) dari PPP tersebut buka tentang perseteruannya, namun terkait sejauh mana realisasi anggaran covid-19 termasuk spot publikasi.
Sebagai anggota DPRD Bateng, Saya tak tertarik untuk membahas ‘insiden sawah Namang’, karena sebagai orang yang berprofesi di area publik, insiden seperti itu tak patut untuk dipertontonkan kepada khalayak.
Ia menyampaikan, kalau insiden tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk arogansi dan kebodohan, yang mungkin saja itu adalah klimaks dari berbagai akumulasi buruknya bentuk komunikasi publik di Bangka Tengah.
“Bukan soal perseteruannya, namun yang menjadi ‘triger’ dari insiden tersebut yaitu APBD. Sebagai lembaga yang diamanahkan untuk melakukan pengawasan, kami memandang perlu menyikapinya persoalan ini,” ujarnya.
Apri menyampaikan, kalau kondisi Bateng saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, termasuk halnya keuangan daerah. Angka paparan kasus Covid 19 di Bateng semakin melonjak, per hari saja sudah hampir menyentuh angka 3000 kasus, artinya Pemkab Bateng butuh konsentrasi penuh dan harus fokus dalam hal covid 19 ini, mulai dari Pencegahan, Penanggulangan & Pemulihan.
Kemudian, lanjur Apri, yang salah satunya menjadi perhatiannya adalah anggaran publikasi Covid 19 yang menjadi penyebab dari insiden tersebut tidak patut untuk dipermainkan oleh siapa pun. Apalagi sampai menguntungkan pribadi dan kelompok tertentu karena anggaran sebesar kurang lebih 500 juta itu merupakan hak publik.
“Saya sebagai mitra di Komisi II, kami meminta inspektorat untuk turun mengawasi pengguna dari anggaran tersebut secara cermat, dan dapat kami pastikan bahwa kami di Fraksi PPP pun pasti akan meminta laporan dari pengawasan tersebut,” ungkap Apri.
Lanjut Apri, kalau pun memang nantinya ditemukan ada ketidakwajaran yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan daerah, kami akan minta APH (aparat penegak hukum) untuk menyelidiki dan mengusut tuntas.
“Dalam penggunaan anggaran Covid-19 ini, jangan sampai ada sikap yang merasa lebih berhak karena memiliki kedekatan dengan penguasa sehingga APBD Bangka Tengah pun bisa ‘dirampok’ seenaknya. Masih banyak masyarakat Bateng yang membutuhkan anggaran tersebut dari pada hanya sekedar publikasi. Jangan recoki pimpinan daerah dengan hal remeh-temeh seperti ini,” tegas Apri. (Faisal)
