Indef Sebut Pemerintah Tak Punya Roadmap yang Jelas Bangun Industrilisasi Nasional

  • Whatsapp
Ekonom senior Indef, Didin S Damanhuri. (Ist)

NASIONAL, FABERTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah tak memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas dalam membangun industrialisasi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya status Indonesia dari negera berpenghasilan menengah ke atas menjadi menengah ke bawah berdasarkan rilis yang dikeluarkan Bank Dunia.

Adapun di tahun lalu Indonesia berada di level negara berpendapatan menengah dengan Gross Nasional Income (GNI) sebesar USD4.050 per kapita. Sementara tahun ini GNI Indonesia hanya sebesar USD3.870 per kapita.

Ekonom Senior Indef, Didin S Damanhuri mengatakan, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Korea Selatan industrialisasi nasional sangat tertinggal jauh. Meskipun semua negara saat ini tengah mengalami krisis akibat adanya pandemi Covid-19, kedua negara itu tetap dapat mempertahankan kinerja industrinya.

“Kesininya kita bilang strategi industrialisasi tidak ada grand design, tidak ada blue print dan tidak ada peta jalan yang konkret. Walaupun per dokumen ada saja, tetapi tidak konkret, sudah hampir tidak ada perspektifnya,” kata Didin dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, strategi industrialisasi dalam menggenjot ekonomi di Indonesia dimulai sejak era tahun 1980. Kendati demikian, tidak ada perubahan yang berarti dalam perjalanannya hingga sekarang.

Bahkan, kata Didin, permasalahan telah terjadi jauh sebelum pandemi merebak tanpa disadari oleh pemerintah. Alhasil, Indonesia dapat masuk dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Ada problem struktural, mengapa Indonesia bukan hanya ketinggalan dari Korea Selatan dan Malaysia tetapi bisa terancam jebakan negara berpendapatan menengah,” kata dia.

Didin menambahkan, beberapa permasalahan yang ada di Tanah Air sehingga menyulitkan untuk menjadi negara berpendepatan menengah ke atas yakni besarnya jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.

Ditambah lagi wilayahnya yang terdiri dari kepulauan serta komposisi penduduknya yang sangat heterogen membuat kebijakan yang diambil kerap berbeda-beda.

“Tetapi yang pertama problem strukturalnya adalah tidak ada strategi industrialisasi terutama di era reformasi. Dampak akhirnya kepada konten teknologi dalam pertumbuhan ekonomi itu zaman Presiden Soeharto masih positif, sedangkan zaman reformasi negatif,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *