Inflasi di Luar Jawa dan Sumatera Meningkat, Mendagri Tekankan Kendali pada 5 Komoditas

FAKTA BERITA,PANGKALPINANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada minggu terakhir bulan Oktober 2024. Rakor ini diikuti seluruh Kepala Daerah di Indonesia, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, yang hadir secara virtual. Kegiatan ini juga diikuti oleh Pj Sekda Fery Afrianto beserta instansi terkait melalui konferensi video dari Kantor Gubernur Kep. Babel, Senin (28/10/2024).

 

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito menyampaikan bahwa upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi telah membuahkan hasil positif. Inflasi tahunan dari September 2023 ke September 2024 tercatat sebesar 1,84%, sedangkan inflasi bulanan dari Agustus ke September 2024 adalah -0,12%.

 

“Angka 1,84% ini cukup baik untuk Indonesia, meski masih tertinggal dari beberapa negara seperti Arab Saudi, Inggris, dan Kanada,” jelas Tito.

 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, turut memberikan data terkait pola inflasi di Indonesia, terutama di periode awal pemerintahan baru. Dalam 20 tahun terakhir, setiap pelantikan presiden pada Oktober biasanya disertai kenaikan inflasi. Amalia juga menyebutkan bahwa jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan Indeks Perubahan Harga (IPH) di akhir Oktober 2024 lebih tinggi daripada yang mengalami penurunan.

 

Menurut Amalia, kenaikan IPH tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa dan Sumatera, dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah daging ayam ras, bawang merah, dan cabai merah. Menanggapi hal ini, Mendagri Tito menekankan pentingnya fokus pada lima komoditas utama yang menjadi perhatian nasional: bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan jagung.

 

“Kesimpulan rapat hari ini, kita harus berfokus pada lima komoditas ini. Untuk daerah-daerah dengan inflasi tinggi, saya meminta segera melakukan rapat koordinasi internal. Kemendagri akan terus memantau daerah-daerah yang proaktif dan yang belum bergerak,” ujar Tito.

 

Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh daerah untuk memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan, demi menekan inflasi lebih lanjut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *