Ini Kunci Sukses Pemkab Bangka Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ida Farida menyerahkan penghargaan predikat Opini WTP kepada Bupati Bangka, Mulkan di Ruang Auditorium BPK di Pangkalpinang, Jumat (13/5/2022). Foto: istimewa

BANGKA, FAKTABERITA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ida Farida kepada Bupati Bangka, Mulkan di Ruang Auditorium BPK di Pangkalpinang, Jumat (13/5/2022).

Bacaan Lainnya

Predikat WTP ini merupakan kali keenam setelah sebelumnya Pemkab Bangka juga mendapatkannya di tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Bupati Bangka, Mulkan, menyatakan bahwa meskipun di tengah keprihatinan pendemi covid19, namun pengelolaan keuangan daerah harus tetap berkinerja maksimal dan hari ini 13 Mei 2022, kami kembali meraih opini WTP dari BPK.

Selanjutnya dikatakan bahwa opini ini merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan Pemkab Bangka Tahun 2021 yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Kami mendapatkan WTP karena laporan keuangan yang kami sajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Pemkab Bangka telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,” tukasnya.

Selanjutnya, Mulkan menegaskan bahwa WTP, bersama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan target utama yang harus dicapai pada tahun 2022 dengan misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis IT” sebagai sandarannya.

“WTP harus menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil,” katanya.

Mulkan juga menyatakan bahwa kejujuran, keikhlasan dan kerja keras harus menjadi prinsip utama bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan. Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya dan terhindar dari kesalahan.

Bupati Bangka mempersembahkan pencapaian WTP ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka sebagai bukti bahwa kami menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh OPD, Forkominda dan seluruh stakeholders yang telah berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja cermat dalam mengelola pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Bupati berharap kinerja ini bisa terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Syahbudin menyatakan bahwa opini WTP yang diraih harus menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja, perbaikan sistem pengelolaan aset juga pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

“Ke depan, penata kelolaan pemerintahan daerah harus lebih baik dengan melakukan pengelolaan aset dan barang, secara profesional dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada juga pelaporan keuangan yang tertib administrasi,” ungkapnya.

“Opini WTP ini harus sejalan dengan kinerja dan akselerasi terhadap pelayanan dan pembangunan,” kata Syahbudin.

Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto, menyatakan bahwa Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern.

“Kami juga selalu mengkaitkan dan menyandingkan pengelolaan APBD dengan laporan kinerja instansi pemerintah dan memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah. Dengan cara ini kami meyakini bahwa pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif dan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” ungkap Budi.

Menurutnya, WTP ini merupakan bukti kinerja yang terintegrasi dan terlihat dari mekanisme kerja seluruh OPD yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan. Mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan aset serta pengadaan barang dan jasa, dan memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah.

“Jadi, kuncinya adalah membangun integrasi,” tukasnya.

Dengan integrasi antara tata kelola keuangan daerah dan kinerja inilah pada beberapa tahun terakhir ini Pemkab Bangka mendapatkan prestasi dan penghargaan bergengsi dari Pemerintah Pusat.

Di samping meraih nilai BB atau sangat baik dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Bangka juga berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Indonesia. (adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.