Insiden Perseteruan Oknum ASN dan Wartawan Bentuk Buruknya Komunikasi Publik di Bangka Tengah

  • Whatsapp
Legislator Bateng Fraksi PPP, Apri Panzupi (ist)

BANGKA TENGAH, FABERTA — Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi menyoroti perseteruan Oknum ASN Kominfo Bangka Tengah dengan Wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Tengah.

Sebagai Mitra Pemkab, ia menilai insiden perseteruan oknum ASN dengan wartawan di sawah Namang kemarin merupakan sebuah bentuk arogansi dan kebodohan, yang mungkin saja itu adalah klimaks dari berbagai akumulasi buruknya bentuk komunikasi publik di Bangka Tengah.

Bacaan Lainnya

“Ini adalah bentuk buruknya komunikasi publik di Bangka Tengah, dan insiden kemarin adalah puncaknya,” ucap Apri kepada faktaberita.co.id, Kamis (8/7/2021).

Ia mengatakan, sebagai orang yang berprofesi di area publik, insiden seperti itu tak patut untuk dipertontonkan kepada khalayak.

“Saya sebenarnya masa bodoh dengan perseteruan itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sejauh mana realisasi anggaran covid-19 termasuk spot publikasi yang menjadi sumber permasalahan ‘insiden sawah Namang’ kemarin,” ungkap Apri.

Yang menjadi atensinya ialah bukan soal perseteruannya, namun sejauh penggunaan anggaran Covid-19 mengingat kondisi covid-19 di Bateng saat ini terus meningkat

“Angka paparan kasus Covid 19 di Bateng semakin melonjak, Pemkab Bateng butuh konsentrasi penuh dan harus fokus dalam hal covid 19 ini, mulai dari Pencegahan, Penanggulangan & Pemulihan. Namun bukan berarti anggaran covid bisa ‘dirampok” oleh oknum tertentu hanya karena ada jasa dan kedekatan dengan pimpinan, apalagi sampai menguntungkan pribadi dan kelompok,” terangnya.

Anggaran publikadi sebesar kurang lebih 500 juta ini merupakan hak publik. Untuk itu saya sebagai mitra di Komisi II meminta inspektorat untuk turun mengawasi pengguna dari anggaran tersebut secara cermat, dan dapat kami pastikan bahwa kami di Fraksi PPP pun pasti akan meminta laporan dari pengawasan tersebut,” ungkap Apri.

Lanjut Apri, kalau pun memang nantinya ditemukan ada ketidakwajaran yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan daerah, kami akan minta APH (aparat penegak hukum) untuk menyelidiki dan mengusut tuntas. (Faisal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *