Inspeksi di Wilayah Konsesi, PT Timah Temukan 4 Sakan dan 6 Excavator Tak Berizin

  • Whatsapp

PANGKALPINANG, FABERTA – PT Timah Tbk melaksanakan penambangan terintegrasi yang diawali dari proses eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang. Untuk itu, dalam mengoptimalkan operasional perusahaan PT Timah memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau konsesi milik perusahaan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/ MEM/ 2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, konsesi merupakan bagian dari objek vital nasional yang harus dijaga dan diamankan oleh perusahaan pemilik konsesi.

Dalam kepmen tersebut disebutkan ruang lingkup objek vital nasional meliputi kawasan/lokasi, bangunan atau instalasi, dan atau usaha di bidang energi dan sumber daya mineral.

“Sebagai pemilik konsesi PT Timah harus melakukan pengamanan terhadap konsesi. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/ MEM/ 2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga hari ini kita melaksanakan pengamanan dan menjaga konsesi yang dimiliki PT Timah dari penambang yang tidak memiliki izin,” kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar Baswedan, Rabu, 23 Juni 2021.

PT Timah Tbk kali ini mengamankan aset di IUP PT Timah DU. 1541 yang terletak Desa Air Inas, Keposang, Bangka Selatan. Dalam pengamanan aset, PT Timah Tbk pada Selasa, 22 Juni 2021 menemukan ada empat sakan milik penambang tanpa izin yang menambang di konsesi PT Timah.

Pengamanan aset PT Timah ini dilaksanakan bersama Polres Bangka Selatan dan menemukan sebanyak 16 kampil timah kadar rendah atau sebanyak 345 kg. Ditemukan juga sebanyak enam excavator yang beroperasi di wilayah konsesi PT Timah Tbk tanpa izin perusahaan.

PT Timah Tbk, kata Abdullah sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan imbauan bagi para penambang yang tidak memiliki izin tapi menambang di wilayah konsesi PT Timah. Namun, sayangnya hal ini tidak juga diindahkan, sehingga untuk meminimalisir potensi kerugian perusahaan dan juga negara PT Timah berupaya dengan melaksanakan kegiatan pengamanan aset.

Menurutnya, PT Timah telah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menambang di wilayah perusahaan dengan pola kemitraan. Sehingga, masyarakat dapat menambang dengan legal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami sudah melakukan komunikasi persuasif, memberikan imbauan kepada penambang yang menambang tanpa izin di wilayah konsesi PT Timah. Tapi ini belum diindahkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan PT Timah dalam melaksanakan pengamanan aset ini juga berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah operasional masing-masing.

“PT Timah sudah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan pengamanan aset. Apabila ditemukan tidak kesesuaian dan potensi pelanggaran maka akan
dilanjutkan dengan pelaporan kepada penegak hukum. Koordinasi dan sinergi ini sudah dilakukan,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk juga mengapresiasi Aparat Penegak Hukum yang selama ini telah membantu melaksanakan pengamanan dan kondusifitas di wilayah konsesi PT Timah Tbk. Ia berharap, sinergi dan kolaborasi ini dapat terus dijalankan dalam wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, PT Timah melaksanakan pengamanan aset ini juga sebagai upaya untuk menjaga potensi cadangan yang dimiliki perusahaan. Dimana setiap bijih timah yang keluar dari konsesinya tanpa dapat diidentifikasi ke dalam hasil produksi pemilik IUP maka tentunya memiliki potensi kerugian bagi pemilik IUP.

“Jika di wilayah ini saja diperkirakan menghasilkan 20 ton hingga 25 ton bijih timah per bulan, maka mengacu pada rata-rata harga logam timah di medio 2021 ini dapat diperkiraan terjadi potensi kerugian di kisaran Rp6 hingga Rp8 miliar rupiah per bulan,” ujar Abdullah Umar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *