![banner 728x90](https://www.faktaberita.co.id/wp-content/uploads/2025/01/bnfbbb.gif" "banner 728x90")
MUNTOK, FABERTA — Para anggota fraksi PDI Perjuangan di lembaga legislatif se-Bangka Belitung diinstruksikan berani bersuara jika ada kebijakan di ranah eksekutif yang tidak berpihak pada rakyat.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung Didit Srigusjaya usai menghadiri rapat konsolidasi internal bagi para pengurus DPC dan PAC PDIP se-Kabupaten Bangka Barat di Muntok, Sabtu (26/6/2021).
“Sebagai ketua DPD saya sampaikan, jika kebijakan-kebijakan eksekutif tidak berpihak kepada rakyat, ya kita harus sampaikan apa adanya. Tapi jika kebijakan itu berpihak pada rakyat kita dukung, hanya memang dalam menjalankan kebijakan tersebut aturan harus diutamakan, jangan kita bicara kebijakan pro rakyat tapi malah melanggar aturan. Tentu ini akan membawa masalah hukum. Jadi saya minta kalau ada kebijakan tidak berpihak pada rakyat, teman-teman DPRD harus bicara dong, jangan diam, sampaikan apa adanya,” tegas Didit Srigusjaya diwawancarai Faktaberita.co.id.
Dalam konteks Pemkab Bangka Barat yang saat ini jorjoran anggaran demi mewujudkan janji politik berobat gratis bupati dan wakil bupati terpilih, Didit melihat hal itu sebuah program pro rakyat yang harus didukung legislatif.
“Tapi ingat, aturan dan kemampuan daerah harus diperhitungkan juga,” tukas mantan ketua DPRD Bangka Belitung ini. (Fth/Faberta Babar)
