IUP PT LSM Dijarah, Warga dan KTT Minta APH Turun Tangan

  • Whatsapp
KTT PT. LSM, Widianto. (Ist)

BELINYU, FABERTA — Masyarakat Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, mendesak aparat penegak hukum menindak aktivitas penambangan yang merambah ke wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Milik PT Lautan Sarana Mandiri (LSM).

Melalui salah satu warga setempat, Darmanto mengatakan, sebagian besar aktivitas penambangan TI Apung di kawasan tersebut masuk sudah IUP PT LSM. Bahkan banyak yang tidak memiliki bendera PT LSM.

Dikatakan Darmanto, tidak ada perusahan lain selain PT LSM yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan memiliki legalitas yang jelas.

“Kami masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk menindak aktivitas tambang yang bekerja didalam IUP PT LSM, karena selain PT LSM, tidak ada lagi perusahan lain yang kerja di laut kami,” ucap Darmanto saat ditemui Awak Media, Selasa (27/7/2021) kemarin.

Selain tidak ada kontribusi untuk masyarakat, kata Darmanto, para penambang ini juga merugikan PT LSM, selain itu juga turut merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi pajak daerah serta tidak memberikan manfaat untuk nelayan maupun masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT LSM, Widianto mengatakan PT LSM berkomitmen melakukan kegiatan penambangan dalam IUP nya dan bekerja dengan memikirkan kepentingan masyarakat sekitar.

“Tentunya kegiatan penambangan harus membawa manfaat kepada masyarakat. Kami selaku pemegang IUP dengan membayar kewajiban kepada negara dalam melakukan kegiatan berharap dukungan dan kondusifitas masyarakat. Memang masih banyak di lokasi IUP dan sekitar IUP kami di tambang oleh ponton ilegal, hal tersebut diketahui karena untuk para penambang dari PT LSM kami berikan tanda khsusus,” ungkapnya.

Lanjut Widianto, penambangan ilegal tanpa kontribusi yang jelas kepada masyarakat sangat disayangkan, terlebih lagi kegiatan itu dilakukan dalam IUP PT LSM.

“Kami selaku pemegang IUP telah menempatkan jaminan reklamasi kepada negara yang cukup lumayan besar nilainya. Untuk itu kami berharap tambang-tambang yang tidak memiliki IUP dapat ditertibkan. Akibat tambang ilegal ini, kami pun jadi susah untuk melaksanakan kegiatan dalam IUP kami sendiri, untuk itu dengan maraknya tambang ilegal kami butuh pendampingan aparat untuk mengamankan lokasi IUP kami,” terangnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *