Jelang PSU Bangka Barat, Dua Da’i Desa Diduga Sebarkan Isu SARA di Medsos

FAKTA BERITA, BANGKA BARAT – Menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di empat TPS Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, situasi politik mulai menghangat. Isu bernuansa SARA yang beredar di media sosial memicu kekhawatiran terkait stabilitas dan toleransi yang selama ini terjaga di daerah tersebut.

Dua Da’i Desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Misdi Elyumna dan Husin Assegaf, diduga menyebarkan narasi provokatif yang mengarah pada politisasi agama. Keduanya, yang menerima honor dari APBD berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/05/Setda 1/2024, diketahui mengunggah konten berbau SARA di akun media sosial masing-masing.

Misdi Elyumna, melalui akun Facebooknya, sempat menulis ajakan kepada umat Muslim untuk bersatu melawan pemimpin yang disebutnya sebagai “kafir.” Meskipun unggahan itu telah dihapus, jejak digitalnya masih menuai reaksi dari berbagai pihak. Sementara itu, Husin Assegaf dalam status WhatsApp-nya menyinggung adanya pihak yang berusaha mengarahkan pemilih Muslim untuk mendukung calon tertentu, yang ia nilai sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan non-Muslim.

Tindakan keduanya memicu tanggapan keras dari tokoh masyarakat Bangka Barat, H Amit. Ia menilai bahwa penggunaan isu agama dalam politik sangat tidak pantas, terutama mengingat Bangka Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi.

“Kita sangat menyayangkan ini. Pilkada sudah selesai, kita harus menghormati hasilnya. PSU yang diperintahkan MK harus dijalankan sesuai aturan, bukan malah dijadikan ajang untuk memainkan isu SARA,” ujar H Amit di Mentok, Kamis (13/3/2025).

Bangka Barat sendiri memiliki sejarah panjang dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Keberadaan Kampung Toleransi di Desa Air Putih dan berdampingannya Kelenteng Kong Fuk Miau dengan Masjid Jami Mentok menjadi simbol nyata harmonisasi masyarakat. Namun, isu provokatif yang beredar menjelang PSU dinilai dapat mencederai nilai-nilai tersebut.

Situasi ini menjadi perhatian bagi berbagai pihak agar PSU di Bangka Barat tetap berjalan dengan kondusif dan tidak diwarnai isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *