Karut-marut Manajemen Birokasi Warisan Erzaldi Jadi PR Berat Pj Gubernur

Huzarni Rani. (Ist)

BANGKA BELITUNG, FAKTABERITA — Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman bersama wakilnya Abdul Fatah akan segera berakhir masa jabatan pada 12 Mei 2022 mendatang. Dengan demikian jabatan yang kosong akan diisi Penjabat (Pj) sampai dilantiknya gubernur definitif hasil Pilkada serentak 2024 nanti.

Dengan akan habisnya masa jabatannya sebagai gubernur, Erzaldi dinilai berbagai kalangan dan tokoh masyarakat akan meninggalkan banyak PR berat kepada Pj gubernur.

Bacaan Lainnya

Salah satu tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala BKPSDM Provinsi Bangka Belitung, Huzarni Rani mengatakan, sistem manajemen birokrasi yang kacau saat ini menjadi warisan Erzaldi bagi siapa saja Pj yang ditunjuk Kemendagri nantinya.

“Sepeninggal Erzaldi, ada PR berat bagi Pj gubernur nantinya untuk menata atau memperbaiki sistem manajemen birokrasi yang kacau akibat diisi oleh orang-orang yang asal comot,” ucap Huzarni.

Menurut hemat dia, yang pertama dan paling utama jadi penyebab kacaunya manajemen birokrasi yakni proses mutasi dan promosi yang asal comot, ditambah adanya rotasi jabatan diujung masa jabatan gubenur berkahir, katanya ini jelas melanggar undang-undang (UU).

“Gubernur yang tetap melakukan rotasi dan promosi jabatan ASN secara vulgar jelas sudah menabrak UU No 10 tahun 2016, dalam pasal 71 menerangkan larangan kepala daerah melalukan mutasi dan promosi pejabat ASN 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPUD atau lebih kurang 11 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir,” ungkapnya.

Dengan begitu, menurut Hurzarni, semua Surat Keputusan (SK) gubernur berkaitan mutasi dan promosi jabatan ASN diatas tanggal 12 Desember 2021 boleh dikatakan cacat hukum, dan nanti kewajiban Pj gubernur untuk membatalkannya sebagai bentuk taat asas dan hukum karna telah melanggar UU No 10 tahun 2016.

Selain itu, kata adik kandung alm Hudarni Rani tersebut, mutasi dan promosi jabatan dengan menggunakan Perda struktur organisasi perangkat daerah lama pada saat sudah terbit Perda struktur organisasi perangkat daerah yang baru seperti mutasi dan promosi jabatan di SKPD pemerintah desa (pemdes) pada saat telah terbit perda baru dimana pemdes bergabung dengan Dinas Sosial (Dinsos)

Kemudian lanjutnya, beberapa bulan kemudian ada lagi mutasi dan promosi untuk mengisi struktur organisasi sesuai perda baru sehingga boleh dikatakan mutasi dan promosi jabatan SKPD pemdes pasa saat telah terbit perda baru yang menggabungkan pemdes dengan Dinsos, hal ini dianggap cacat hukum karena melanggar perda.

“Dengan banyaknya kasus ini, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Perda yang dilakukan Kepala BKPSDM Babel terkesan terus berlanjut, hal ini diduga karena Kepala BKPSDM Babel bekerja tidak berpedoman pada aturan paraturan perundang-undangan dan Perda yang berlaku, dan bisa dilihat disuni fungsi kontrol baik dewan maupun inspektorat sangat lemah sehingga terkesan terjadi pembiaran,” tuturnya.

Tak hanya itu, Kata Huzarni, Kepala BKPSDM Babel juga diduga memanfaatkan peluang di ujung masa jabatan gubenur untuk mempromosikan ASN dari Bangka Tengah yang mana merupakan adik kandung dan anaknya sendiri di Baekuda provinsi.

“Bila ditelaah, ini jelas unsur KKN-nya sangat kental karena melanggar UU No 28 tahun 1999, dan sudah cukup jadi alasan APH menyelidiki apakah ada unsur pidananya, selain itu bisa ditelusuri apakah ada pelanggaran terhadap perda struktur oganisasi perangkat daerah,” ucap Huzarni.

Karut-marutnya manajemen SDM birokrasi Pemprov Babel menjadi PR berat Pj gubernur, menurutnya, butuh nyali besar untuk menjadikan UU dan Perda sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan yang berlandaskan prinsip good govermance dan clean government dengan membatalkan semua SKĀ  berkaitan mutasi dan promosi jabatan yang dikeluarkan gubernur diatas tanggal 12 Desember 2022 atau 6 bulan sebelum masa jabatannya habis

“Pj gubenur harus berani, karena SK tersebut cacat hukum, apalagi dalam eksekusinya ada dugaan unsur KKN serta penuh penzoliman ASN, contoh kasus ada beberapa eselon 3a dengan pangkat 4b di demosi menjadi eselon 4a dan eselon 3b agar jabatan tersebut dapat diisi oleh ASN golongan 3d yang diduga masih kerabat kepala BKPSDM. Lebih parah anak kandung kepala BKSDM pindahan dari Bangka Tengah langsung ditempatkan di Samsat Kota dengan membuang pejabat lama ke UPT ESDM di Muntok, ditambah prosesnya pun melanggar peraturan daerah yang mensyaratkan mutasi keluar daerah jika sudah mengabdi 10 tahun, sedangkan yang bersangkutan baru mengabdi 7 tahun,” beber Huzarni.

Contoh lainnya yang paling lucu katanya yakni Kepala BKPSDM mempromosikan ASN golongan 3c sebagai Kepala BLK Disnaker yang membawahi para eselon 4a yang mempunyai gol 3d dan 4a, ini jelas membuat masyarakat bingung dimana Kepala BKPDM Babel belajar manajemen SDM birokrasi? padahal jelas dalam aturan pejabat struktural tidak boleh membawahi bawahan yang lebih senior dari segi kepangkatan.

“Kekacauan dalam manajemen birokrasi ini lah yang menyebabkan masyarakat menduga bahwa promosi jabatan di lingkar Pemprov Babel sangat kental unsur KKN. Dengan banyaknya persoalan ini, saya berharap Pj gubernur yang notabene seorang birokrat mempunyai nyali menegakan amar ma’ruf nahi munkar dengan membatalkan seluruh SK gubernur yang diduga melanggar UU dan Perda,” pungkas Huzarni. (FB04)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *