Kasus Covid-19 Naik Terus, Pengamat Babel Dorong Pemerintah Evaluasi Aturan PPKM

  • Whatsapp
Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaludin. (Ist)

BANGKA BELITUNG, FABERTA — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah level 3-4 sejatinya memiliki tujuan agar penyebaran Covid-19 tidak meluas.

Faktanya, meskipun Babel ikut menerapkan PPKM level 3-4 selama dua pekan dan akan berakhir besok (9/8), kasus Covid-19 di Negeri Serumpun Sebalai tak ada tanda-tanda melandai. Bahkan, hari ke hari, lonjakan kasus terkonfirmasi positif corona terus naik.

Bacaan Lainnya

Melihat hal itu, Pengamat Jumli Jamaludin mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi terkait aturan PPKM yang sudah dijalankan. Ia menilai, harus ada langkah yang tepat untuk menekan kasus Covid-19 yang hingga saat ini belum bisa dikendalikan.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi terkait sejauh mana keberhasilan PPKM itu sendiri, terutama level 4 paling tidak harus turun menjadi level 3, saya kira itu,jadi harus ada evaluasi sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menekan angka melalui PPKM ini,” kata Jumli kepada Faktaberita.co.id, Minggu (8/8/2021).

“Dan juga setelah evaluasi kiranya langkah-langkah apa yang harus diambil ke depannya supaya dapat mengantisipasi semakin tingginya penyebaran ataupun penularan Covid-19 ini,” sambung pemerhati kebijakan publik asal Babel tersebut.

Menurut Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel) itu, pelaksanaan PPKM harus benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga aturan tersebut berjalan optimal menekan lonjakan kasus Covid-19.

“Pelaksanaan PPKM ini harus betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ku rasa memang pemerintah daerah sebetulnya sudah menjalankan sesuai ketentuan dengan level masing-masing, entah itu level 4 maupun level 3,” urainya.

Kendati demikian, ia juga mengakui salah satu tingginya lonjakan kasus Covid-19 di tengah situasi PPKM karena tingkat kesadaran masyarakat dinilai masih kurang. Sehingga, apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan hasil yang maksimal.

“Masyarakat nya memang harus memiliki kesadaran tinggi, karena percuma saja kalau diterapkan berbagai aturan tapi masyarakat nya tetap abai kesadarannya masih kurang bahkan masih ada juga masyarakat yang pro kontra masalah Covid ini, ada yang percaya adanya covdi ini, ada juga yang tidak percaya, tapi saya rasa dominan lebih banyak percayanya,” ujarnya.

Oleh karenanya, Jumli mendorong pemerintah gencar melibatkan berbagai pihak maupun lembaga untuk ikut mengedukasi masyarakat terkait himbauan maupun kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Misalnya pentingnya disiplin protokol kesehatan dan mematuhi aturan PPKM yang berlaku.

“Saya kira semua pihak dalam hal ini pemerintah sangat perlu menggandeng pihak-pihak lainnya, lembaga-lembaga lain, misalnya termasuk lembaga organisasi kemasyarakatan gencar dilibatkan dalam hal memberikan informasi dan juga memberikan semacam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri melalui media, saya kira itu,” pungkas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel periode 2013-2018 tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *