Oleh: Gio Saputra
Koordinator Kajian Strategis dan Aksi DEMA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
FAKTA BERITA, OPINI — Persoalan harga sawit di Bangka Belitung hingga hari ini masih menjadi keresahan besar bagi masyarakat, khususnya para petani kecil yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan. Ironisnya, di tengah kenaikan harga sawit nasional dan tingginya nilai ekspor crude palm oil (CPO), para petani di daerah justru masih menghadapi ketidakadilan harga, permainan pasar, dan lemahnya perlindungan dari pemerintah daerah maupun DPRD sebagai representasi rakyat.
Dan juga Persoalan sawit di Bangka Belitung tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan musiman yang hanya ramai ketika masyarakat mulai bersuara. Jika DPRD benar-benar hadir sebagai wakil rakyat, maka keberpihakan terhadap petani harus diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan sekadar rapat, kunjungan, atau pernyataan normatif di media. Masyarakat hari ini sudah lelah dengan pola politik yang hanya hadir saat polemik membesar namun menghilang ketika solusi dibutuhkan.
DPRD Bangka Belitung sejatinya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang seharusnya mampu menjadi instrumen perjuangan masyarakat. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap tata niaga sawit yang selama ini banyak merugikan petani. Banyak perusahaan maupun pabrik kelapa sawit masih membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga ketetapan, sementara DPRD hanya sebatas mengeluarkan pernyataan dan rapat formalitas tanpa tindakan nyata yang memberi efek terhadap pelaku usaha.
