Ketua DPRD Babel Minta Pemerintah Selesaikan Konflik Nelayan dan Penambang di Pangkalniur

BABEL, FABERTA — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi menyayangkan konflik antara nelayan dan penambang di Pangkalniur, Kecamatan Riausilip, yang berujung anarkis pada Minggu 2 Mei 2021 kemarin.

Herman mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam kasus tersebut. Pasalnya, kewenangan perizinan lahan penambangan tersebut bukan pada pihak DPRD Babel.

“Kalau dari DPRD Provinsi Bangka Belitung kami tidak punya kewenang untung pemberian izin dan sebagainya,” ungkapnya.

Herman sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebelum semakin banyak dampak yang dirugikan oleh masing-masing pihak.

“Saya berpendapat, agar negara hadir bagaimana membuat ini lebih baik, karena apapun yang terkandung dalam bumi Indonesia ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Untuk masalah regulasi saya minta pemerintah hadir agar segala kekayaan di bumi Indobesia ini bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya

Pihak DPRD Babel prihatin dengan kondisi para penambang, akan tetapi regulasi yang berlaku tidak memungkinkan memberikan izin kepada para penambang di Pangkalniur.

“Kita priatin, tetapi regulasi membuat kita tidak bisa memberikan izin kepada mereka,” jelas Herman.

Laporan: Januar