Kritisi Pengalihan Anggaran CPNS dan PPPK, DPRD: Bangun Babar Tak Hanya Soal Kesehatan

BABAR, FABERTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat melalui Komisi I mengkritisi kebijakan pemerintah daerah setempat yang mengalihkan pos anggaran untuk rekrutmen CPNS dan PPPK yang telah disahkan ke hal lain tanpa koordinasi.

Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat Naim menegaskan dirinya miris dan prihatin terkait kebijakan pembatalan sepihak oleh Pemda Bangka Barat ini.

“Sekali lagi jujur kita miris. Perlu dicatat bahwa yang kita bangun di Bangka Barat ini bukan hanya kesehatan saja tapi ada pendidikan, dan hal-hal lain termasuk di dalamnya masalah ketenagakerjaan,” kata politikus PDI Perjuangan itu dalam wawancaranya dengan Faktaberita.co.id, Kamis (1/7/2021).

Naim menegaskan pihak DPRD Bangka Barat melalui komisi I sangat serius menyikapi persoalan ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Makanya ini akan kita sikapi benar. Komisi 1 akan serius memanggil OPD terkait termasuk TAPD untuk mempertanyakan anggaran yang sudah disiapkan itu kemana larinya, mau kita pertanyakan itu. Maka saya juga belum bisa menyampaikan kemana larinya karena belum menerima laporan atau pengakuan resmi,” ujar Naim.

Naim mengaku sangat prihatin dan memahami betul suara-suara masyarakat yang menanti dengan penuh harap rekrutmen CPNS dan PPPK ini.

“Kasian untuk masyarakat pencari kerja, memang ini kesempatan setahun sekali. Kalau saya pribadi jujur ingin tau anggaran itu dikemanakan sebab sudah disahkan kemarin,” tukas Naim.

Dirinya berpendapat persoalan anggaran yang ditenggarai jadi sebab pembatalan rekrutmen CPNS PPPK ini sebetulnya tak bisa diterima begitu saja.

“Kita serius soal masalah pembatalan ini, kalau memang masih bisa dimungkinkan wakunya untuk pembukaan CPNS dan PPPK kita akan ambil sikap seperti apa nantinya, kalau misalnya masih bisa kenapa tidak? Anggaran untuk berobat gratis yang tiba-tiba muncul sekian miliar saja masih bisa, masa ini tidak bisa hanya karena anggaran,” tegas Naim. (Fth/Faberta)