Oleh: Feby Octavian
FAKTABEBRITA, OPINI – Tambang ilegal memang salah, tapi negara tak bisa cuci tangan dari nasib masyarakat Bangka. Tambang ilegal jelas melanggar hukum. Ia merusak lingkungan, mengabaikan keselamatan kerja, dan meninggalkan jejak kerusakan jangka panjang. Namun pertanyaan yang lebih jujur perlu diajukan: mengapa praktik ini terus hidup di Bangka, meski razia dan penertiban dilakukan berulang kali?
Jawabannya sederhana tapi pahit: karena negara gagal menyediakan pilihan hidup yang layak bagi masyarakatnya.
Di Bangka, timah bukan sekadar komoditas tambang, melainkan tulang punggung ekonomi rakyat kecil. Ketika sektor lain tidak tumbuh seimbang, tambang—legal maupun ilegal—menjadi ruang bertahan hidup. Menyebut para penambang rakyat sebagai pelanggar hukum tanpa melihat kondisi sosialnya adalah bentuk kemalasan berpikir dalam merumuskan kebijakan.
Ironisnya, negara sering hadir dengan wajah tegas hanya di level bawah. Penambang kecil dikejar, ponton ditertibkan, alat disita. Sementara itu, aktor-aktor besar yang bermain di hulu perizinan, distribusi, dan tata niaga timah kerap luput dari sorotan. Hukum seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas.
