NASIONAL, FABERTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyebutkan pemerintah perlu melakukan revisi terkait dengan sistem bernegara dan tata kelola negara dalam keadaan darurat.
Pasalnya, di tengah merebaknya pandemi Covid-19 garis komando dari pemerintah pusat hingga daerah terkesan tidak jalan.
Luhut menjelaskan, revisi perlu segera dilakukan lantaran adanya ancaman risiko terjadinya gelombang ledakan penyebaran virus yang menyerang pernapasan ini. Sebab, hingga sekarang mutasi virus terus terjadi.
“Kita bisa saja menghadapi multiple wave di masa depan. Oleh karena itu, sistem kita harus diperbaiki, saya katakan bahwa sistem bernegara kita dan tata kelola negara mesti perlu ada revisi secara nasional,” kata Luhut dalam dialog virtual di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Menurutnya, dalam keadaan darurat seperti sekarang banyak sekali pola penanganan yang tidak jalan atau berjalan tanpa perkembangan yang memusakan. Bahkan, kondisi ini terjadi di hampir seluruh tingkatan seperti pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Program-program yang telah disusun untuk menangani wabah, kata Luhut, hingga kini belum optimal. Sehingga penyebaran virus masih terjadi.
“Jadi saya mengalami garis komando dari pusat, gubernur ke kabupaten dan kota perlu adanya perbaikan di sana-sini. Di pusat pun sementara yang menangani ini sendiri belum jalan, penanganan 3T pun belum satu garis, ini jadi masalah tersendiri. Belum lagi masalah obat yang juga jadi masalah,” kata dia.
Kendati demikian, lanjut Luhut, pemerintah tak tinggal diam dan hanya menunggu. Upaya penanganan Covid-19 yang paling massif dilakukan yaitu dengan meningkatkan jumlah vaksinasi.
Ditargetkan untuk mencapai target vaksinasi, sebanyak 140 juta dosis vaksin akan datang dalam waktu dua bulan.
“Jumlah vaksin tidak ada masalah, saya kira juga bulan Agustus kita dapat 70 juta dosis mungkin bulan depan juga 70 juta. Bagimana memvaksinkan ini dan itu yang harus jadi kerja keras,” pungkasnya.