Mahasiswa UBB Gelar Aksi di DPRD Babel, Tuntut Prioritas Pendidikan dan Transparansi Kasus Aldo

FAKTA BERITA, PANGKALPINANG –  Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (18/2/2025).

Mereka menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pendidikan serta mendesak transparansi dalam kasus kematian Aldo yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Gubernur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UBB, Ilham Habibi, menilai pemotongan anggaran pendidikan sebesar 39% menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam memprioritaskan sektor pendidikan.

“Di negara lain, pendidikan menjadi fokus utama. Namun, di Indonesia, justru hanya dijadikan sektor pendukung. Kebijakan ini mencerminkan bahwa pendidikan belum menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Ilham.

Selain menyoroti pemangkasan anggaran, mahasiswa juga menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mereka nilai semakin membatasi akses pendidikan. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.

Tak hanya persoalan pendidikan, mahasiswa juga menyoroti kasus kematian Aldo yang masih menyisakan tanda tanya. Mereka meminta pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan rumah sakit, untuk bersikap transparan serta memastikan keadilan bagi keluarga korban.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama yang mencakup berbagai isu nasional serta perlindungan hak akademisi dan tenaga pendidik. Beberapa tuntutan tersebut meliputi:

1. Prioritas Pendidikan dan Kesehatan – Mahasiswa mendesak agar pendidikan dan kesehatan menjadi sektor utama, bukan sekadar sektor pendukung. Mereka juga meminta pemerintah memastikan tunjangan kinerja bagi dosen dan tenaga pendidik ASN dibayarkan tepat waktu.

2. Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak negatif pada dunia pendidikan.

3. Penolakan Peran Ganda TNI/Polri – Mahasiswa menolak kebijakan yang mengarah pada dwifungsi TNI/Polri, yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

4. Peninjauan Kembali Regulasi Bermasalah – Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut regulasi yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

5. Pengawalan Kasus Aldo – Mahasiswa meminta transparansi dan kejelasan dalam penyelesaian kasus kematian Aldo serta memastikan proses hukum berjalan adil.

Aksi ini berlangsung hingga sore hari dengan tertib dan damai. Mahasiswa berharap tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret oleh DPRD Bangka Belitung dan pemerintah pusat.