Masih Lakukan Mutasi dan Promosi ASN di Akhir Masa Jabatan, Gubernur Erzaldi Dinilai Arogan dengan Labrak UU

Huzarni Rani. (Ist)

BANGKA BELITUNG, FAKTABERITA — Pelantikan kepala sekolah dan pengawas sekolah tingkat SMA di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Gubernur Erzaldi yang digelar Rabu pagi (27/4/2022) dinilai menyalahi aturan dan cacat prosedur.

Merujuk pada undang-undang (UU) N0 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sekretaris daerah (Sekda) Babel berwenang untuk melakukan pembatalan terhadap Mutasi atau prromosi terhadap para ASN.

Bacaan Lainnya

Tokoh masyarakat Babel yang juga pernah menjabat Kepala BKPSDM Babel, Huzarni Rani mengatakan, Sekda Babel dapat menganulir pelantikan ASN tersebut sebab sekda merupakan pejabat yang berwenang, sedangkan gubernur hanya pejabat pembina kepegawaian.

“Dalam hal pelantikan ini, baik itu promosi maupun mutasi, Sekda Babel dapat menganulirnya, sebab sekda merupakan pejabat yang berwenang,” ucap Huzarni.

Menurutnya, Sekda Babel mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Disini jelas sekda selaku pejabat yang berwenang dapat memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN. Namun, kalau dalam dalam hal ini sekda tidak melakukannya, maka Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,” jelasnya.

Dengan kata lain, lanjut Huzarni, Sekda itu ikut andil dalam proses mutasi dan promosinya, dan gubernur yang menetapkan. Namun pertanyaannya, apakah sekda ikut andil dalam prosesnya? atau apakah semuanya dilakukan oleh Ketua BKPSDMD Susanti dan Gubernur Erzaldi?.

“Menurut hemat saya, jika kenyataanya sekda tidak ikut andil dalam prosesnya, maka sekda harus bisa mengambil sikap menentang semua proses mutasi dan promosi ASN yang dilakukan gubernur, karena prosedurnya sudah melanggar peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Kata Huzar, Sekda bisa saja mengambil tindakan dengan tidak mau menandatangani penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahunnya, tidak menandatangani kenaikan gaji berkala, dan tidak menyetujui SK kenaikan pangkat para ASN yang dipromosi atau mutasi sebagai bentuk pembelajaran kepada Kepala BKPSDM Babel maupun gubernur yang telah dengan sengaja menghilangkan peran dan kewenangan sekda selaku ketua tim Baperakat yang sudah diatur dalam UU.

Dalam persoalan ini, terang Huzarni, seharusnya legislatif jeli, di surat usulan DPRD ke Mendagri tentang usulan pemberhentian Gubernur Babel, ada imbauan Mendagri kepada Ketua DPRD Babel agar mengingatkan gubernur untuk tidak melakukan mutasi dan promosi ASN lagi, namun kenyataanya Gubernur Babel tetap melakukan pelantikan, yang terbaru kepala sekolah dan pengawas sekolah.

“Aturan sudah ada, namun Gubernur Erzaldi masih ngeyel tetap melakukan mutasi dan rotasi. Ini adalah bentuk arogansi gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan hingga saat injury time masa jabatannya, jadi wajar saja jika masyarakat berburuk sangka kalau ada sesuatu dalam pelantikan tersebut,” ujarnya. (FB07)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.