Oleh: Bambang Ari Satria, S.I.P., M.Si. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Institut Pahlawan 12
OPINI, FAKTA BERITA – Dalam perspektif kebijakan publik, penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak dasar warga negara atas layanan kesehatan.
Program PBI sendiri merupakan instrumen afirmatif dalam kerangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dirancang untuk menjamin kelompok miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa hambatan finansial.
Karena itu, ketika kepesertaan dinonaktifkan, baik akibat pemutakhiran data, penyesuaian kuota nasional, maupun rasionalisasi anggaran kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian perlindungan sosial serta menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan dukungan negara, terlebih jika proses tersebut tidak disertai sosialisasi, verifikasi partisipatif, dan mekanisme keberatan yang mudah diakses oleh warga.
Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung, dampak penonaktifan PBI menjadi lebih kompleks. Hal ini berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki sebaran penduduk tidak merata, keterbatasan fasilitas kesehatan di pulau-pulau tertentu, serta dominannya sektor informal seperti pertambangan rakyat, perikanan, dan usaha mikro dalam struktur ekonomi masyarakat.
Fluktuasi kesejahteraan rumah tangga yang tinggi sering kali tidak terekam secara akurat dalam pembaruan data nasional, sehingga keputusan administratif yang bersifat top-down berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara realitas sosial di lapangan dan basis data yang digunakan sebagai dasar kebijakan.
