BANGKA BARAT, FAKTA BERITA — Klarifikasi yang disampaikan pihak SPBN 28.365.07 Tempilang terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tampaknya belum mampu meredam keresahan di kalangan nelayan. Sejumlah nelayan justru menilai penjelasan tersebut belum menyentuh persoalan utama yang mereka alami di lapangan.
Para nelayan mengungkapkan bahwa persoalan yang terjadi tidak sesederhana aspek administratif seperti barcode atau prosedur teknis lainnya. Mereka menilai masih terdapat kendala nyata dalam distribusi, di mana sebagian nelayan tetap mengalami kesulitan mendapatkan solar subsidi, meskipun bergantung penuh pada sektor perikanan untuk penghidupan.
“Kami tidak dalam posisi menyalahkan siapa pun. Namun kondisi di lapangan berbicara lain. Karena itu, kami meminta adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh agar persoalan ini terang-benderang,” ujar seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya.
Desakan tersebut mencuat seiring munculnya dugaan bahwa distribusi BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Nelayan menilai transparansi data penyaluran menjadi kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat pesisir.
Mereka berharap instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah, pengawas migas, hingga aparat berwenang, dapat turun langsung melakukan pengecekan objektif. Langkah ini dinilai penting guna memastikan tidak adanya celah dalam mekanisme distribusi yang berpotensi merugikan nelayan kecil.
