Miskomunikasi Pemkab Babar Dengan DPRD, Launching UHC Ditunda

MUNTOK, FABERTA — Rencana Pemda Bangka Barat menggandeng BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang untuk meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi masyarakat setempat pada hari ini, Senin (31/5/2021), terpaksa harus ditunda.

Bupati Sukirman menyebut, penundaan ini dikarenakan ada Miskomunikasi dengan pihak DPRD.

Tak hanya itu. Sukirman menyampaikan kendala lain yakni terdapat dalam poin keempat perjanjian kerjasama yang bakal diteken tersebut masih jadi sorotan dewan.

“Masih ada miss komunikasi. Bong Ming Ming ini dari pagi bersama anggota dewan ada satu yang menjadi kendala, di perjanjian keempat itu memuat apabila pada bulan Desember kita tidak bisa membayar, maka akan terancam pemotongan pada Dana Alokasi Umum dan lain – lain,” kata Sukirman di Muntok, Senin siang.

Selain itu, menurut Sukirman, launching UHC ini harus dilaksanakan dalam kebersamaan. Karena itu, kegiatan harus ditunda dulu hingga Kamis mendatang, setelah Pemda membahasnya kembali bersama Banmus DPRD pada Rabu (2/6).

Sukirman bilang pada Kamis (3/6) nanti, acara tersebut kemungkinan akan digelar di DPRD Bangka Barat, lengkap dengan tendanya.

“Jadi karena ini produk hukum, kemudian ada anggaran terkait dengan ini kawan – kawan minta coba Pak Wabup dibicarakan kembali. Satu lagi, mungkin dalam undangan itu tidak tercantum semua partai politik. Alangkah indahnya kalau produk bersama ini kita bikin sedemikian rupa. Jadi kepengennya kawan – kawan jangan hanya di ruangan ini, kita harus bikin di rumah rakyat,” tukas dia.

Sukirman mengakui miss komunikasi ini bukan kesalahan DPRD maupun pihak lain, tapi dari dirinya sendiri.

“Kalau ada kesalahan dan kekeliruan saya yang salah. Jadi mudah-mudahan kita tidak kecewa, pakta integritas perlu kesepakatan bersama. Kita diminta untuk bersabar. Insya Allah di hari Kamis baru kita launching apa yang kita cita – citakan ini,” sambungnya.

Di lain pihak, Kepala BPJS Cabang Pangkalpinang, Rudy Widjajadi mengatakan, kendati ditunda hingga Kamis, pihaknya tetap berkomitmen mendukung UHC di Bangka Barat.

“Kami sangat berharap nanti pada hari Kamis bisa dilaksanakan penandatanganan MoU sebagai dasar hukum terkait pelaksanaan UHC per 1 Juni besok, karena per 1 Juni kurang lebih sudah didaftarkan masyarakat Bangka Barat yang sudah terintegrasikan, kalau nggak salah sudah sekitar 35 ribuan sehingga mencapai 96 persen,” kata Rudy. (Fth/Faberta)