BANGKA, FABERTA — Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan mengakui bahwa wacana pemangkasan gaji tenaga kontrak atau honorer dan TPP ASN di lingkup Pemkab Bangka akan berdampak pada dirinya sebagai pimpinan daerah. Serta akan mempengaruhi popolaritasnya secara politik.
Meski berat, Mulkan berujar bahwa keputusan tersebut harus tetap diambil. Mengingat, anggaran yang mengalami defisit membuatnya harus tetap mengambil kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah keuangan daerah.
“Ini langkah mengatasi masalah keuangan yang mengalami defisit. Namun belum berlaku. Rencana bulan September hingga Desember,” kata Mulkan, Kamis (29/7).
Lebih lanjut, Mulkan mengatakan langkah tersebut merupakan opsi terakhir pemerintah apabila tidak ada pilihan lain.“Kita harus merealisasi anggaran yang ada, terutama dalam anggaran perubahan ABT 2021 nanti,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Mulkan berharap masa pandemi Covid-19 cepat berlalu. Sehingga keputusan tersebut tidak mesti dilakukan oleh Pemkab Bangka.
“Kita berharap pandemi Covid-19 bisa segera berakhir sehingga opsi pemangkasan gaji dan TPP ini tidak harus diambil oleh pemerintah,” harapnya.
Diketahui, kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bangka dengan nomor: 900/400/SE/BPPKAD-III/2021 tanggal 27 Juli 2021 itu akan memangkas gaji 3000 tenaga kontrak yang tersebar di berbagai OPD maupun kantor di Pemkab Bangka dengan jumlah potongan Rp500 ribu setiap bulannya.
