Muncul Usulan Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Operasional Perusahaan, Tujuannya Apa?

Ilustrasi Kartu Vaksinasi Covid-19. Foto: Rais/Faberta

BANGKA BELITUNG, FABERTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bangka Belitung mengusulkan kepada pemerintah agar kartu vaksinasi Covid-19 menjadi syarat operasional bagi perusahaan selama pandemi dan terutama di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik level 3 maupun 4.

Dikatakan Ketua Kadin Babel, Thomas Jusman, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat dan keinginan masyarakat mengikuti program vaksinasi, baik yang diadakan oleh lembaga pemerintah, TNI/Polri maupun pihak lainnya.

Bacaan Lainnya

“Sebagai tambahan syarat kartu vaksin untuk penerapan dalam beroperasi perusahaan perlu ditetapkan sehingga masyarakat lebih didorong untuk vaksin,” kata Thomas, Sabtu lalu, (31/7/2022).

Selain itu, Thomas juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pengalokasian vaksi di Babel. Ia melihat sebaran vaksin oleh masyarakat masih belum memenuhi target setiap harinya.

Ketua SPSI Babel Thomas menilai, percepatan vaksinasi Covid-19 akan menjadi kunci pemulihan ekonomi. Untuk mewujudkan itu, tentu kata dia, akan sangat bergantung pada upaya-upaya pencegahan Covid-19 salah satunya vaksinasi.

“Kita melihat data yang sudah divaksin tahap satu baru 18 persen ya, vaksin tahap kedua masih 9 persen. Itu menurut saya masih jauh dari target. Padahal kunci pemulihan ekonomi itu kan apabila masalah kesehatan ini selesai,” kata dia.

“Dan masalah-masalah kesehatan ini kan sangat bergantung pada pencegahan-pencegahan Covid-19 dan salah satunya yang paling berperan yaitu vaksin,” sambung Thomas.

Dia berharap, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Hal ini kata Thomas, sebagai upaya mengantisipasi melonjaknya laju penyebaran kasus Covid-19.

“Nah kita berharap pemerintah daerah ke pemerintah pusat bagaimana alokasi vaksinnya. Proses vaksinnya dipermudah dan dipercepat itu penting permintaan kita di dunia usaha, karena kalau tidak kita khawatir kasus Covid-19 melonjak lagi,” ujarnya.

Di waktu yang sama, Thomas juga mengajak masyarakat maupun kalangan pengusaha agar tetap mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Di antaranya terkait pemberlakuan PPKM dan program vaksinasi. Menurutnya, ekonomi baru bisa bergerak jika pandemi Covid-19 berlalu.

“Kalau saya sih mengimbau teman-teman harus ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah karena pemerintah mengambil kebijakam tentunya diambil dengan konsekuensi dan pertimbangan tertentu, kalau tidak taat nanti tidak akan ada selesainya pandemi ini,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *