FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gabek di Aula Kantor Kecamatan pada Rabu (19/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Mie Go menyoroti kondisi fiskal Kota Pangkalpinang yang saat ini menghadapi tekanan akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Kebijakan ini berdampak langsung pada keuangan daerah, ditambah dengan menurunnya pendapatan asli daerah serta berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Musrenbang ini tetap kita laksanakan karena merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat. Kami berharap bapak dan ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan usulan terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan kesejahteraan,” ujar Mie Go.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada ulang di Kota Pangkalpinang menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan daerah. Pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada ulang sesuai dengan usulan dari KPU, Bawaslu, serta pihak keamanan seperti TNI dan Polri.
“Dengan kondisi ini, kami berharap masyarakat bersabar apabila ada usulan yang belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2025. Namun, kita akan tetap berkomitmen mengutamakan skala prioritas,” tambahnya.
Musrenbang Kecamatan Gabek berlangsung dengan diskusi aktif antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai usulan pembangunan disampaikan, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga program kesejahteraan sosial.
Meskipun menghadapi tantangan fiskal, Mie Go tetap optimistis bahwa kondisi keuangan daerah akan membaik pada tahun 2026. Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk terus menata anggaran dengan lebih baik agar pembangunan tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.